Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan inspeksi mendadak terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat, menyusul meningkatnya kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa. Pada kesempatan itu, Cucun menyoroti dua dapur utama yang bertanggung jawab atas penyaluran makanan ke sekolah-sekolah di wilayah tersebut.
Inspeksi dan Penegasan Standar Operasional
Cucun menyatakan, insiden keracunan terjadi di dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni Dapur SPPG Cipari dan Cibarulla, yang mendistribusikan makanan kepada berbagai sekolah penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa pengawasan ini dilakukan secara mendesak untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar tetap berjalan efektif dan tidak tercoreng oleh kelalaian teknis maupun administrasi.
"Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan," ujar Cucun saat meninjau dapur MBG dan Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, DPR ingin memastikan bahwa semua prosedur operasi standar (SOP) yang disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar diterapkan di seluruh dapur SPPG. Termasuk proses penerimaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi harus sesuai standar keamanan pangan yang berlaku.
Baca juga: Mahkamah Agung Terima Kasasi, Tiga Korporasi Kena Denda Rp 11,8 T
Langkah Pencegahan dan Sinergi Lintas Instansi
Cucun menambahkan, untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, setiap dapur SPPG wajib dibekali alat uji pangan serta melakukan tes organoleptik—meliputi pengamatan, penciuman, dan pengecapan—baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan disalurkan ke siswa. Langkah ini diambil demi memastikan keamanan dan kualitas makanan yang diberikan.
Selain itu, DPR mendorong penguatan program MBG melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Dengan adanya aturan ini, Badan Gizi Nasional tidak bekerja sendiri, melainkan akan berkoordinasi secara lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta lembaga terkait lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional,” tegas Cucun.
DPR juga menilai penting dibentuk forum komunikasi yang rutin melibatkan sekolah, komite sekolah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai wadah pengawasan bersama. Forum ini diharapkan dapat memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam menjalankan program MBG agar berjalan optimal dan aman.
Dalam kesempatan itu, Cucun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, tenaga kesehatan, sekolah, dan seluruh pihak yang sigap melakukan tanggap darurat atas kasus keracunan ini. Ia menegaskan, solidaritas dan sinergi ini menjadi kekuatan bangsa dalam menanggulangi masalah kesehatan yang muncul secara mendadak.
Baca juga: Dukung Capres PPP, Mardiono Siap Pimpin Periode 2025-2030
Kasus Keracunan yang Terus Bertambah
Sejalan dengan pengawasan tersebut, jumlah korban keracunan akibat program MBG terus meningkat di Kabupaten Bandung Barat. Data dari Dinas Kesehatan setempat menyebutkan, total korban mencapai 1.333 orang dari tiga kejadian berbeda, yang terjadi di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas.
Kasus pertama terjadi di klaster SPPG Cipari pada 22 hingga 23 September 2025 dengan 393 orang korban. Kasus kedua di Cihampelas melibatkan 192 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk 176 siswa SMKN 1 Cihampelas dan siswa dari lembaga pendidikan lainnya. Kasus ketiga meliputi 201 orang dari klaster SPPG di Desa Neglasari, Citalem, dan Cijambu, Kecamatan Cipongkor.
Namun, jumlah korban kembali bertambah dengan 730 orang keracunan di hari berikutnya, yang berasal dari menu berbeda dari kejadian sebelumnya, dan tercatat hingga Kamis (25/9/2025).
Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotimah, menyatakan, "Kalau hari ini yang keracunan kedua, ada 730 orang." Sebagian besar dari mereka adalah pelajar dari tingkat SD hingga SMA/SMK, yang mengalami gejala seperti mual, pusing, dan sesak napas setelah mengonsumsi makanan MBG.
Sampai hari itu, petugas kesehatan masih melakukan perawatan terhadap beberapa korban di Posko Kecamatan Cipongkor. Mereka mendapati gejala tersebut cukup umum dialami korban, yang sebagian besar masih menjalani pengobatan dan observasi lebih lanjut.
Kasus keracunan masal ini menimbulkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait, mengingat dampaknya yang cukup luas dan melibatkan sejumlah besar pelajar. Penanganan dan pencegahan ke depan menjadi fokus utama untuk memastikan keamanan dan keberlangsungan program yang sudah berjalan.
Tags: Program Makan Bergizi Gratis Keracunan Siswa Pengawasan Pangan Kebijakan Kesehatan Bandung Barat
