Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah memberikan arahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait insiden keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Arahan tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro, saat ditemui di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Menurut Juri, "Pihak BGN sendiri kan sudah diberi arahan ya oleh Pak Presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi, juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru mungkin yang terjadi sehingga bisa dengan segera untuk diatasi."
Program MBG, yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat khususnya kalangan pelajar, telah menuai perhatian setelah ada sejumlah kasus keracunan massal. Wakil Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung keberlangsungan program ini, meskipun sedang dilakukan evaluasi dan perbaikan.
Juri Ardiantoro menambahkan bahwa langkah-langkah penyelamatan dan perbaikan akan terus dilakukan, dengan memastikan bahwa masalah yang muncul dapat diselesaikan secara cepat dan efisien. Ia pun menegaskan bahwa aspirasi dari berbagai pihak untuk menangguhkan program sementara akan didengarkan, namun untuk sekarang, program MBG tetap berjalan sambil proses evaluasi berlangsung. "Tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total," kata Juri.
Ambulans membawa siswa SMKN 1 Cihampelas yang mengalami keracunan usai menyantap menu MBG di sekolahnya pada Rabu (24/9/2025).
Baca juga: PPP Rencanakan Undang Presiden dan Tokoh Politik di Muktamar 2025
Data Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis Terbanyak di Jawa Barat
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari merinci data terkait insiden keracunan yang dikaitkan dengan program MBG. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tercatat lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan. Qodari menyebutkan, "(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025."
Menurutnya, Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak mengalami kasus keracunan MBG, dengan puncak kejadian terjadi pada bulan Agustus 2025 dan sebaran terbanyak di wilayah tersebut. Qodari mengidentifikasi empat indikator utama yang menjadi penyebab keracunan di antaranya adalah higienitas makanan, suhu dan proses pengolahan yang tidak sesuai, kontaminasi silang dari petugas, serta adanya kemungkinan reaksi alergi dari penerima manfaat.
Selain itu, ia menegaskan bahwa angka kasus keracunan dapat ditekan lebih jauh jika setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikasi resmi, seperti Sertifikasi Laik Hygiene dan Sanitasi dari Kemenkes. Hal ini diharapkan mampu memperketat standar keamanan dan kebersihan dalam pelaksanaan program MBG, sehingga potensi risiko keracunan dapat diminimalisir.
Tags: Kesehatan pendidikan pemerintah Program Gizi Keracunan
