JAKARTA - Setelah maraknya kasus keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah-langkah ketat untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan. Langkah ini dilakukan setelah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai terdaftar sebagai mitra resmi, sebagai bagian dari upaya mencegah kejadian serupa di kemudian hari.
Langkah-langkah tersebut meliputi proses penyaringan ketat terhadap dapur yang ingin menjadi mitra, pembentukan tim investigasi gabungan dari berbagai instansi, dan penegakan standar sertifikasi untuk chef serta dapur yang digunakan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG yang telah menjadi program sosial nasional.
Penguatan Sistem Verifikasi dan Sertifikasi Mitra
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyatakan bahwa kebijakan terbaru telah dikeluarkan untuk memperketat proses verifikasi mitra penyedia makanan. Salah satu kebijakan utama adalah mewajibkan sertifikasi dapur dan juru masak, sebagai upaya meningkatkan standar keamanan dan higiene.
"Tentu (diperketat). Bahkan, ini paling baru, hari ini sudah kita keluarkan surat kepada semua dapur yang kemarin bermasalah," ujar Nanik di Cibubur, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Seluruh proses ini akan melibatkan tim inspeksi yang turun langsung ke lapangan. Jika ditemukan dapur yang tidak memenuhi petunjuk teknis atau ketentuan yang berlaku, mereka akan langsung ditutup. Standar kebersihan yang harus dipenuhi meliputi lantai berlapis epoxy, meja berbahan stainless steel, ruang pengemasan berpendingin, serta freezer berkapasitas besar. Selain itu, peralatan memasak pun harus memenuhi standar BGN, guna memastikan suhu pengolahan makanan tetap terjaga.
Sementara itu, seluruh chef yang terlibat diwajibkan memiliki sertifikasi resmi. Selain itu, ada kebijakan baru yang mengharuskan yayasan atau lembaga penyelenggara menyediakan chef pendamping guna memastikan pengawasan di dapur berlangsung ketat. "Jadi, bukan hanya kontrol dari BGN, tapi juga dari pihak mitra," kata Nanik.
Baca juga: Revisi UU BUMN Berpotensi Tornado Kepentingan dan Transparansi
Peningkatan Pengawasan dan Verifikasi Independensi
BGN menegaskan bahwa proses verifikasi terhadap mitra SPPG dilakukan secara independen dan tidak dipengaruhi pihak manapun. Nanik menyatakan, selama ini beredar isu bahwa mitra-mitra dititipkan atau mendapatkan perlakuan khusus, namun pihaknya berkomitmen menyelesaikan semua dugaan tersebut secara transparan.
"Ini kami terbuka bahwa tidak ada yang kami tutupi dalam masalah pendaftaran mitra," ujar Nanik. Untuk mengantisipasi adanya usaha para mitra memburu verifikator, prosedur verifikasi dilakukan secara berpindah-pindah ke berbagai lokasi hotel yang berbeda, agar proses tetap objektif.
"Tempat verifikasi untuk pendaftaran dapur dilakukan di hotel, dan ini hotelnya pindah-pindah 3 kali sudah," katanya. Langkah ini diambil untuk menghindari intervensi dari mitra tertentu yang berusaha mempengaruhi proses verifikasi.
Baca juga: Prabowo Dinilai Tampilkan Diplomasi Asertif di PBB
Tim Investigasi dan Partisipasi Multi-Instansi
Nanik menegaskan bahwa tim investigasi terdiri dari gabungan unsur internal dan eksternal, guna menjamin transparansi proses penyelidikan kasus keracunan. Pihaknya mulai membentuk tim investigasi yang sudah berjalan, termasuk melibatkan kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta dinas kesehatan (Dinkes).
Selain itu, BGN juga sedang menyiapkan tim investigasi independen yang berasal dari masyarakat umum seperti ahli kimia, relawan, dan ibu-ibu rumah tangga. "Nanti akan ada lagi tim independen, terdiri dari ahli kimia, relawan, bahkan ibu-ibu rumah tangga. Sebagian sudah mulai jalan," tegas Nanik.
Langkah ini diambil sebagai bentuk keterbukaan dalam menangani kasus yang merugikan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Tags: program sosial keracunan makanan kesehatan masyarakat Keamanan Pangan verifikasi dapur
