BGN Alokasikan Dana Khusus Tangani Kasus Keracunan Makan Gratis

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengonfirmasi bahwa lembaganya pernah menggunakan dana operasional internal sebanyak Rp 350 juta untuk menanggung biaya pengobatan korban keracunan yang terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Contoh di Bangkai ada tagihan Rp 350 juta, kita bayar ke rumah sakitnya, semua. Bahkan, kemarin berapa miliar sudah kita siapkan,” ujar Nanik di Cibubur, Kamis (26/9/2025).

Baca juga: PPP Gelar Muktamar Tahunan, Muncul Tiga Kandidat Calon Ketua Umum

Penggunaan dana operasional BGN untuk penanganan darurat

Nanik menegaskan bahwa dana yang dipakai untuk penanganan kasus keracunan tersebut bukan berasal dari anggaran khusus program MBG, melainkan dari dana operasional BGN yang disediakan untuk keperluan tidak terduga. “Dana MBG itu tidak masuk ke BGN. Jadi harus dibedakan dana MBG sama dana kementerian atau lembaga. Kalau dana MBG itu langsung dari Kementerian Keuangan turun ke KPPN dan dari KPPN langsung masuk ke dapur, tidak lewat rekening BGN,” ujarnya.

Menurutnya, BGN memiliki dana sendiri yang bisa digunakan saat terjadi keadaan darurat, termasuk dalam penanganan korban keracunan makanan. “Kejadian luar biasa dan macam-macam itu pasti kita sediakan dananya. Itu full dari BGN. Semua ditanggung,” ucapnya.

Baca juga: KPK Belum Limpahkan Berkas Kasus Proyek Jalan Sumut ke Pengadilan

Komitmen BGN dalam penanganan keracunan dan pengawasan dapur

Nanik memastikan bahwa BGN tidak membebankan biaya penanganan kepada orang tua siswa maupun pemerintah daerah. “Kami yang tanggung semua. Pihak rumah sakit tinggal menagih kepada BGN,” katanya.

Sejalan dengan komitmen tersebut, BGN kini memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur penyedia makanan dalam program MBG. Setiap malam, tim BGN melakukan pemantauan langsung, termasuk melalui pemantauan CCTV dan zoom meeting.

“Evaluasi itu banyak. Yang utama adalah memastikan dapur menjalankan SOP yang benar. Rata-rata masalahnya di bahan baku, teknik memasak, dan distribusi. Itu yang kami tegakkan,” jelasnya.

Selain itu, BGN mewajibkan setiap dapur memiliki juru masak bersertifikat (chef). Kebijakan ini diterapkan setelah banyak kasus keracunan akibat kesalahan dalam proses memasak.

“Kalau cuma tukang masak biasa, enggak tahu suhu harus berapa, akhirnya bermasalah. Makanya sekarang wajib chef,” kata dia.

Lebih jauh, pihak BGN juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan program MBG di lapangan. “Kami minta masyarakat bantu kami mengawasi, supaya kalau ada masalah bisa langsung ditindak,” tegas Nanik.