Pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, September 2025, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, tampil dengan penampilan memukau dan penuh determinasi. Ia menyampaikan pesan yang jelas dan terang tanpa kesamaran, menggunakan bahasa lugas yang penuh pengaruh dan elok, sehingga seluruh mata yang menyaksikan terpesona oleh retorikanya.
Di momen ini, Prabowo tampil seperti magnet yang menarik perhatian dunia, dengan retorika yang teatrikal dan penuh pesona. Ia mampu membuat hadirin di ruangan Majelis Umum dan pemirsa televisi mengikuti setiap katanya, seolah berada dalam kekuasaannya yang memikat dan menginspirasi.
Sejarah sidang PBB sejak masa awal hingga 1960-an banyak dipenuhi pidato berapi-api dari para pemimpin dunia yang memperjuangkan kebebasan dari kolonialisme dan imperalisme, seperti Sukarno, Nasser dari Mesir, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Kemudian di tahun 1970-an, nuansa perang ideologi antara komunisme dan demokrasi mulai mendominasi, diikuti debat tentang ketimpangan global antara negara-negara berkembang dan negara maju.
Pada era 1980-an hingga awal 2000-an, perhatian dunia berfokus pada ketimpangan sosial dan ekonomi antar negara, dengan istilah seperti Core, Semi-Periphery, dan Periphery menjadi indikator utama yang mengkategorikan negara-negara berdasarkan kekuatan ekonomi dan politik. Dialog utara-selatan pun berkembang sebagai upaya menjembatani kesenjangan yang semakin melebar.
Peran Amerika Serikat dan Kritik Internasional
Di masa-masa tersebut, kritik tajam diarahkan kepada negara-negara industri yang dianggap semakin rakus dan hilang rasa solidaritas internasional, dengan suara dari negara-negara Asia, Latin Amerika, dan Afrika yang kerap menyuarakan ketidakpuasan. Presiden Tanzania Julius Nyerere, Mahathir Muhammad dari Malaysia, dan Luiz Inácio Lula da Silva dari Brasil adalah beberapa tokoh yang vokal menyuarakan kritik tersebut.
Selanjutnya, perhatian dunia tertuju kepada intervensi Amerika Serikat di sejumlah negara berdaulat, atas nama hak asasi manusia, kebebasan, dan demokrasi. Hal ini juga mencuat dalam isu keterpihakan AS terhadap Israel, yang dinilai semakin memojokkan Palestina di jalur Gaza, menimbulkan kecaman internasional.
Baca juga: Perbedaan Fungsi Antara BP BUMN dan Danantara
PIDATO PRABOWO DAN AGENDA PERDAMAIAN
Dalam pidato di PBB tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menyoroti ketimpangan global dan mendukung penuh kemerdekaan Palestina, serta mengusung solusi dua negara. Ia menekankan perlunya PBB dipertahankan dan difungsikan sebagai organisasi yang mampu mendukung terciptanya dunia damai dan harmonis.
Prabowo secara terbuka menantang negara-negara skeptis terhadap peran PBB dan mengulas pentingnya solidaritas kemanusiaan dan penolakan kekerasan, dengan mengatakan, “Might is not right, but right must be right.” Ia juga menegaskan bahwa pendekatan multilateralisme adalah jalan yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Presiden AS—Woodrow Wilson, yang menggagas Liga Bangsa-Bangsa.
Dalam konteks hak asasi manusia, Prabowo menegaskan pentingnya menerapkan Deklarasi Wina 1993, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah nilai universal, meliputi hak kolektif untuk kebersamaan dan solidaritas, yang kini masuk dalam generasi III hak asasi manusia.
Baca juga: Pembentukan Komite Reformasi Polri Dijadwalkan Setelah Kunjungan Luar Negeri Presiden
Peran Indonesia dan Tantangan ke Depan
Selain kemampuan retorika dan substansi pidatonya, perhatian dunia juga tertuju pada fakta bahwa selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia di masa Presiden Joko Widodo kurang aktif di forum internasional, karena ia tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB. Sebagai respons, Prabowo tampil dengan suara keras mewakili aspirasi dunia untuk terciptanya perdamaian dan kesetaraan, serta solusi menyeluruh terhadap berbagai masalah global.
Setelah pidatonya di PBB, Prabowo harus fokus pada upaya mediasi agar perbedaan prinsip dan metode antara kelompok Hamas dan Fatah di Palestina dapat diselesaikan. Sebelum ini, upaya mediasi pernah dilakukan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, namun terhambat setelah pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, meninggal Dunia akibat tindakan Israel. Dalam konteks ini, Indonesia perlu bekerja keras memastikan kelangsungan rekonsiliasi Palestina demi mewujudkan solusi dua negara yang diimpikan.
Sementara itu, dari segi ekonomi, Prabowo juga menegaskan keinginan Indonesia yang surplus beras dan berencana melakukan ekspor ke negara lain. Ia perlu memastikan melalui pemeriksaan langsung di lapangan bahwa data surplus tersebut akurat, mengingat fluktuasi harga beras yang saat ini tidak stabil di pasar global, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang ketersediaan pasokan.
Tags: politik internasional Prabowo Subianto Dukungan Palestina PBB 2025 Perjuangan Dunia
