Jakarta, Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto tidak direncanakan menjadi lembaga permanen pemerintah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyadi menegaskan, lembaga tersebut bersifat ad hoc, yakni didesain untuk keberlangsungan jangka pendek dan dibentuk tanpa perencanaan formal, biasanya dalam situasi mendesak.
Menurut Bambang, Komite Reformasi Polri diperkirakan hanya berfungsi selama sekitar enam bulan. Ia menyebutkan bahwa komite ini akan diisi oleh sekitar tujuh sampai sembilan orang, termasuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Namun, Bambang mengaku belum mengingat secara pasti siapa saja anggota lainnya yang akan bergabung, selain Mahfud.
Meski banyak nama potensial sudah dikantongi, Bambang menyatakan pelantikan anggota komite baru akan dilakukan setelah Presiden Prabowo kembali dari perjalanan dinas luar negeri. Ia menambahkan, "Nunggu presiden datang saja."
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menuturkan bahwa pengumuman resmi Komite Reformasi Polri akan dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa pengesahan akan dilakukan setelah Presiden Prabowo kembali ke Tanah Air, dan diperkirakan pengumumannya akan dilakukan paling lambat bulan tersebut.
Dalam struktur pengurusnya, Komite Reformasi Polri akan melibatkan tokoh-tokoh penting, termasuk Yusril, Mahfud MD, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashiddiqie. Bentuk kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat dan memperkuat proses reformasi di institusi kepolisian.
Baca juga: Hanya Sedikit Dapur Program Makan Gratis Penuhi Standar Kebersihan
Reformasi Polri: Komite Ad Hoc vs Tim Transformasi
Penegasan ini muncul bersamaan dengan pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri oleh Polri sendiri, yang diketuai oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Bambang menyatakan bahwa meskipun ada dua entitas yang bergerak dalam melakukan reformasi, Komite Reformasi Polri merupakan tim utama yang langsung didukung oleh Presiden.
"Yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan presiden," kata Bambang. Ia menambahkan bahwa kedua tim tersebut akan menjalankan fungsi secara sinergis dan saling membantu, termasuk Tim yang dibentuk oleh Kapolri yang terdiri dari 47 jenderal dan lima perwira menengah.
Yusril menegaskan bahwa kedua tim tidak akan bertentangan, melainkan akan saling mendukung. Ia menyatakan, "Jadi jangan khawatir ada tabrakan, ini pasti akan bekerja itu saling bantu-membantu begitu."
Tim Transformasi Polri berperan melakukan kajian dan evaluasi terhadap Undang-Undang Kepolisian, terutama untuk menyesuaikan regulasi tersebut dengan perkembangan terkini setelah lebih dari dua dekade berlaku. "Jadi saya kira, setelah lebih 20 tahun, memang ada baiknya kita review undang-undang yang kita buat tahun 2002 itu menyesuaikan dengan perkembangan sekarang," ungkap Yusril.
Baca juga: Perjalanan Politik Ahmad Ali dari DPR hingga Pimpinan PSI
Upaya Perbaikan Internal Kepolisian
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pembentukan Tim Transformasi Polri bertujuan untuk mendukung proses reformasi tanpa menandingi Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Ia menjelaskan bahwa tim ini akan melibatkan tenaga eksternal dari kalangan pakar untuk memberikan masukan dan memperbaiki internal institusi kepolisian.
”Justru ini bentuk respons cepat kita terkait dengan apa yang menjadi harapan publik terkait dengan arah yang akan dilaksanakan oleh tim Komite Reformasi bentukan Presiden,” kata Listyo Sigit dalam wawancara di program Rosi di Kompas TV pada Kamis, 25 September 2025. Ia menambahkan bahwa tim tersebut juga akan melakukan evaluasi terhadap implementasi dan pengembangan internal Polri, sekaligus menyiapkan anggota yang memiliki semangat sama untuk membangun institusi yang lebih baik.
Dengan pendekatan kolaboratif antara tim internal dan eksternal, diharapkan proses reformasi Polri dapat berjalan lebih efektif dan cepat, sekaligus mendapatkan kepercayaan masyarakat yang terus menginginkan transparansi dan akuntabilitas.
Tags: Reformasi Polri Polri Presiden Prabowo Tim Transformasi Komite Ad Hoc
