Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kegiatan dialog publik dengan koalisi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga lain bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, kritik, serta saran demi memperbaiki institusi Polri. Ia menyatakan bahwa seluruh masukan dan kritik akan diakomodasi demi memperkuat dan menjaga ruang demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Prabowo Balas Nilai Jelek Anies Saat Debat Capres 2024
Fokus Dialog untuk Memperkuat Demokrasi dan Penanganan Kerusuhan
Sigit menambahkan bahwa melalui kegiatan diskusi seperti ini, Polri berharap dapat memahami langsung pandangan masyarakat sipil terkait langkah yang harus diambil untuk menjaga kelancaran ruang demokrasi. Ia menekankan bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan dan menjadi bagian dari upaya menjadikan Polri sebagai institusi yang semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, salah satu topik yang dibahas adalah penanganan kerusuhan. Sigit menyampaikan bahwa sebagian pelaku kerusuhan akan diproses secara hukum, sementara lainnya akan ditangani menggunakan prinsip keadilan restoratif. Ia menjelaskan perlunya langkah-langkah yang berimbang, termasuk pemilahan mana yang diproses hukum dan mana yang perlu diberikan rehabilitasi serta edukasi.
"Karena ada peristiwa kerusuhan, tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif," ujar Sigit. Ia menambahkan bahwa Polri juga akan terus mengedukasi masyarakat dan personel terkait pentingnya pendekatan keadilan restoratif.
Baca juga: KPK Periksa 13 Saksi dalam Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia dan OJK
Komitmen Polri terhadap Transformasi dan Reformasi
Sigit menegaskan bahwa Polri akan terus melakukan transformasi dan reformasi sebagai bagian dari penyesuaian terhadap tantangan zaman. Ia menyatakan bahwa diskusi ini tidak akan berhenti sampai di sini, melainkan akan terus berlanjut melalui pertemuan-pertemuan informal dan formal lainnya yang mendukung perbaikan institusi Polri.
Dalam sebuah forum di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, dihadiri sepuluh narasumber dari berbagai kalangan. Mereka meliputi Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Prof Dr Franz Magnis Suseno; Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid; pengamat politik Rocky Gerung; dan Komisioner Kompolnas, M Choirul Anam. Selain itu, hadir pula Direktur Imparsial Ardi Manto Adi Putra; Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya; Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur; Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI Julius Ibrani; serta Sekjen Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Iftitah Sari.
Tags: Polri Reformasi demokrasi dialog publik penanganan kerusuhan
