MenpanRB Rini Widyantini melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Jakarta pada Senin, menilai keberhasilan penggabungan layanan digital dan tatap muka. Ia menyatakan bahwa MPP Jakarta mampu menciptakan layanan yang seimbang antara keduanya dan mengintegrasikan 328 layanan dari 20 instansi.
Rini Widyantini mengungkapkan, "Masyarakat jadi tidak kebingungan lagi, tidak harus ke tempat yang berbeda-beda. Cukup datang ke satu tempat. Untuk MPP ini, saya lihat sudah menjalankan omnichannel kebijakan yang sedang kami kembangkan."
Konsep Omnichannel Tingkatkan Akses dan Efisiensi
Implementasi omnichannel adalah pendekatan pelayanan yang memadukan berbagai kanal, baik digital maupun tatap muka. Pendekatan ini merupakan upaya Kementerian PANRB untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan bagi masyarakat.
Sejalan dengan tujuan utama MPP yang menyediakan layanan terintegrasi dalam satu lokasi, konsep ini memudahkan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih responsif dan inklusif.
Baca juga: Kekacauan di Muktamar PPP: Simbol Kehancuran Partai Lama
Keberagaman Masyarakat dan Tantangannya
Namun, keberagaman karakter masyarakat Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua warga memiliki perangkat digital atau mampu mengakses layanan daring. Oleh karena itu, pendekatan omnichannel diharapkan mampu menjangkau semua kalangan, termasuk mereka yang mengutamakan tatap muka dan bantuan petugas.
Selain layanan langsung dan digital, Jakarta juga melayani masyarakat melalui layanan jemput bola atau keliling.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meninjau layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jakarta, Senin (29/9/2025).
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan keliling di setiap kota administratif. Langkah ini bertujuan memudahkan masyarakat mengakses layanan tanpa harus jauh-jauh ke gedung MPP, cukup menyesuaikan jadwal layanan terdekat.
Baca juga: Bangunan Mushalla Ponpes Al Khoziny Ambruk, Satu Santri Tewas
Sejarah dan Perkembangan MPP di Indonesia
MPP Jakarta diresmikan pada 12 Oktober 2017 sebagai pelopor layanan serupa di Indonesia. Saat ini, sebanyak 296 kabupaten dan kota—atau 58 persen dari total daerah—sudah memiliki fasilitas ini.
Pembentukan MPP turut berperan dalam menekan maladministrasi. Sebelum adanya MPP, warga harus menghabiskan waktu berlebih untuk berpindah dari satu kantor layanan ke kantor lain. Kini, seluruh layanan yang beragam digabungkan di satu tempat, sehingga birokrasi dapat dipangkas dan efisiensi waktu serta biaya dapat meningkat.
Masyarakat bisa mengakses beberapa layanan secara simultan tanpa harus berhadapan langsung dengan birokrasi yang berbelit.
Rini Widyantini menyampaikan, "Kami memberikan apresiasi, misalnya layanan perizinan usaha, sertifikat halal, ataupun izin praktik. Itu hanya beberapa contoh yang kini bisa selesai kurang dari satu jam."
Peninjauan dihadiri sejumlah pejabat kunci, termasuk Sekretaris KemenpanRB Reni Suzana, Deputi Pelayanan Publik Otok Kuswandaru, serta unsur terkait lainnya yang mendukung pengembangan layanan ini.
Tags: Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi MPP Jakarta Omnichannel Layanan Digital
