Anggota Komisi IX DPR RI Muazim Akbar menyatakan bahwa kejadian keracunan terkait program Makam Bergizi Gratis (MBG) dianggap sebagai hal yang wajar terjadi, namun perlu dilakukan perbaikan kritis. Pernyataan itu diucapkannya dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala BPOM, dan Kepala BKKBN di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Muazim menilai bahwa meskipun keracunan terjadi cukup banyak, kejadian tersebut tidak patut dianggap remeh dan harus diatasi secara menyeluruh. "Ya tentu dari sekian yang sudah menerima, kalaupun misalnya ada terjadi, ya kemarin terjadi keracunan dan lain sebagainya, itu adalah memang saya menganggap sesuatu yang wajar,” ujarnya.
Baca juga: Polri Terapkan Perkap Baru Penanganan Aksi Penyerangan
Isu Nepotisme dalam Pengelolaan Program MBG
Muazim juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait praktik nepotisme dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Ia menemukan bahwa salah satu SPPG diisi oleh anggota keluarga pemilik, yang merekrut istri, anak, keponakan, dan sanak saudara lainnya untuk bekerja.
“Karena saya lihat ada juga salah satu SPPG itu yang merekrut anaknya, ponakannya, istrinya, besannya, sepupunya, jadi yang jadi karyawan SPPG itu keluarganya dia saja yang 47 orang,” kata Muazim.
Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan bahwa dalam pelaksanaan MBG, seharusnya tenaga kerja dari sekitar lingkungan diserap. Jika tidak tersedia SDM yang kompeten di wilayah tersebut, rekrutmen dari luar bisa dilakukan. Sebagai contoh, SPPG yang dikelola koperasi kepolisian di Bali menunjukkan keberhasilan dalam merekrut tenaga profesional yang ahli memasak dan mengelola dapur.
“Yang direkrut oleh koperasi kepolisian itu yang betul-betul sudah luar biasa, yang bisa masaknya, yang ngatur masaknya berapa jam dan sebagainya, itu dia memang profesional,” ujar Muazim.
Baca juga: Kewarganegaraan Anak WNI Terancam Stateless, Atlet Diprioritaskan
Jumlah Korban Keracunan dan Upaya Penanganan
Pelaksanaan program MBG menjadi sorotan karena dikabarkan menyebabkan keracunan massal yang mempengaruhi ribuan orang. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, menyampaikan bahwa hingga 30 September 2025, jumlah korban keracunan mencapai lebih dari 6.457 orang.
“Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,” terang Dadan dalam rapat tersebut. “Kemudian wilayah III ada 1.003 orang,” lanjutnya.
Tags: kesehatan masyarakat MBG Keracunan nepotisme pengelolaan gizi
