Seorang politikus konservatif Jerman, Alexander Throm, mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan pencabutan kewarganegaraan secara lebih mudah terhadap warga ganda yang dihukum atas tindakan terorisme di wilayah Jerman. Hal ini menyusul penangkapan tiga tersangka yang diduga merupakan operatif Hamas.
Menurut Throm, undang-undang Jerman saat ini memungkinkan pencabutan kewarganegaraan jika seseorang bergabung dengan organisasi teroris asing. "Tidak ada alasan mengapa aturan ini tidak berlaku juga untuk aksi teror di dalam negeri," ujarnya kepada surat kabar bisnis Handelsblatt.
Baca juga: Pertemuan Para Pemimpin Eropa Bahas Konflik Ukraina dan Keamanan
Penangkapan dan Tuduhan Terbaru
Ketiga tersangka, termasuk pria kelahiran Lebanon yang telah menjadi warga negara Jerman dan pria kelahiran Suriah yang juga telah dinaturalisasi, ditangkap di Berlin pada hari Rabu dan dijadwalkan dihadirkan di depan hakim keesokan harinya.
Pihak berwenang menyatakan bahwa tersangka bertindak sebagai operatif asing untuk Hamas, membeli senjata serbu, pistol, dan amunisi dari Jerman. Diduga, senjata tersebut akan digunakan untuk menyerang situs-situs berbau Israel atau Yahudi di Jerman. Mereka dikabarkan telah mengincar pembelian senjata dan amunisi sejak setidaknya musim panas 2025.
Hamas membantah setiap keterlibatan, menyatakan tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan upaya untuk "merusak reputasi gerakan dan menimbulkan kesalahpahaman terhadap simpati rakyat Jerman terhadap rakyat Palestina."
Baca juga: Keluarga Warga Negara Inggris Hadapi Hukuman di Iran, Kasus Bergulir Cepat
Keamanan dan Pencegahan
Menteri Dalam Negeri, Alexander Dobrindt, menyampaikan bahwa seorang tersangka teroris yang dikenal memiliki kaitan dengan Hamas telah memasuki Jerman beberapa bulan lalu. Masih belum jelas siapa atau apa yang menjadi sasaran dari serangan yang direncanakan tersebut.
Pemerintah Jerman berkilah bahwa kewarganegaraan dari warga ganda yang terlibat aktivitas terorisme di luar negeri bisa dicabut guna mencegah mereka kembali dan mengurangi risiko keamanan. Hal ini karena mereka berada di luar jangkauan sistem peradilan dalam negeri.
Di sisi lain, individu yang melakukan aksi serupa di dalam negeri tetap akan tunduk pada proses hukum dan hukuman sesuai dengan undang-undang kriminal Jerman.
Tags: politik internasional Keamanan Nasional Terorisme pemilu Jerman
