Dunia bulu tangkis Indonesia tengah diwarnai dengan kabar dugaan pengaturan skor yang melibatkan tujuh atlet, termasuk tiga pemain aktif dan empat mantan binaan klub besar. Isu ini memicu kekhawatiran terhadap integritas olahraga dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pembinaan nasional.
Baca juga: Kenaikan Peringkat Atlet Bulutangkis Indonesia Berkat Performa di Korea Open 2025
Analisis Dugaan Pengaturan Skor dan Dampaknya
Ketua Masyarakat Pemerhati Badminton Indonesia (MPBI), Kurniadi, mengungkapkan bahwa masalah ini berakar dari proses pembinaan yang dianggap kurang baik. Ia menilai bahwa fondasi yang salah dalam pelatnas dan sistem pembinaan dapat memicu munculnya praktik match fixing.
Kurniadi menyatakan, "Perbuatan match fixing ini bukan sekadar didasari keinginan mendapatkan uang banyak tapi ada hal lain yang selama ini dianggap remeh padahal mendasar yang efek dominonya akan kemana-mana." Ia menegaskan bahwa pelanggaran ini jelas melanggar nilai sportivitas yang menjadi pondasi olahraga.
Lebih jauh, Kurniadi memaparkan bahwa sistem pembinaan yang tidak menjunjung tinggi sportivitas berpotensi membentuk mental para atlet menjadi lemah dan mudah tergoda melakukan pelanggaran. Menurutnya, mental yang buruk ini membuat atlet cepat menangkap peluang untuk melakukan praktik tidak jujur, meskipun mereka tahu perbuatannya salah.
"Kalau masalahnya uang, saya rasa para atlet sudah bisa mendapatkan banyak dari sponsor dan hadiah turnamen. Jadi, alasan finansial bukanlah alasan utama," ujar Kurniadi. Ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan nasional sebagai bentuk langkah perbaikan mendasar.
Masyarakat Pencinta Bulu Tangkis Indonesia (MPBI) menyampaikan sejumlah catatan kritis seusai pertemuan dengan Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) pada Rabu, 11 Juni 2025.
Baca juga: Peluncuran Coaching Clinic 2025 Dorong Talenta Muda Bulutangkis Indonesia
Seruan Pembenahan Sistem Pembinaan dan Kejujuran
Kurniadi menyerukan agar kasus ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi dalam sistem pembinaan bulutangkis nasional. Ia menekankan perlunya dukungan nyata dari seluruh stakeholder, termasuk federasi dan klub, untuk memperkuat integritas olahraga.
Ia mengusulkan penguatan aspek demokratisasi dalam pemilihan pengurus serta transparansi dalam rekrutmen pemain pelatnas. Selain itu, pengawasan ketat terhadap praktik pencurian umur dan penerimaan atlet yang terbukti melakukan pelanggaran perlu dilakukan. "Pengawasan dan transparansi harus menjadi prioritas utama agar pembinaan yang sportif dan berkelanjutan dapat terwujud," katanya.
Selain reformasi sistem, Kurniadi juga menekankan pentingnya pendampingan hukum bagi atlet yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagai bagian dari menegakkan keadilan hukum. Ia menambahkan bahwa PBSI harus aktif membantu advokasi hukum untuk atlet yang divonis bersalah oleh BWF, mengingat mereka tetap warga organisasi tersebut.
Kasus ini diharap menjadi titik balik bagi reformasi sistemik yang akan membantu memulihkan imej bulu tangkis Indonesia di mata dunia dan menjaga sportivitas sebagai tonggak utama dalam olahraga.
Tags: Bulutangkis skandal pengaturan skor reformasi sistem sportivitas
