Kepala Badan Bizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan diganti dengan pemberian bantuan uang tunai kepada masyarakat. Menurutnya, pemberian uang tunai sudah tercakup dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selama ini berjalan.
Ia menambahkan, program MBG sendiri sudah didiskusikan dan dirancang secara matang sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto. Dadan menyatakan, tujuan utama program ini adalah untuk intervensi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan bukan sebagai pengganti bantuan uang tunai.
"Program ini dirancang, kan sudah diskusi lama. Dan program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah ada Bantuan Langsung Tunai. Jadi kita tidak ingin melakukan itu," ujar Dadan usai konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Ia pun beralasan bahwa pemberian uang tunai berpotensi menimbulkan penyelewengan, seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu. Sebagai contoh, Dadan menyebutkan adanya kasus di Sumatera Utara, di mana salah seorang warga memanfaatkan dana bantuan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membayar keperluan di luar pendidikan, seperti biaya lain selain SPP sekolah.
Baca juga: DPR Siapkan Revisi Regulasi terkait IKN sebagai Ibu Kota Politik
Fokus Program untuk Penguatan Ekosistem dan Ketahanan Pangan Lokal
Di sisi lain, Dadan menekankan bahwa penolakan terhadap penggantian MBG dengan uang tunai tidak lepas dari alasan ekonomi dan pembangunan komunitas desa. Menurutnya, program MBG bertujuan meningkatkan dan memutar rantai pasok serta menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan di tingkat desa.
"Kita kan ingin membangun rantai pasok, membentuk ekosistem. Satu SPPG (dapur umum) itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan pangan lokal," jelas Dadan.
Sementara itu, setiap SPPG membutuhkan sekitar lima ton beras setiap bulan. Beras tersebut diserap dari daerah setempat maupun dari daerah penghasil beras untuk memastikan keberlanjutan pasokan bahan pangan.
Dadan menjelaskan bahwa dengan pola ini, petani mendapatkan permintaan yang tinggi sehingga harga dan nilai tukar beras tetap stabil. Ia menambahkan, setiap SPPG menyerap sekitar 10 ton gabah kering giling setiap bulannya, yang setara dengan luas panen sekitar dua hektar.
"Satu SPPG itu kan setiap bulan butuh 5 ton beras. Itu setara dengan 10 ton gabah kering giling. Jadi berapa hektar? Ada 2 hektar luas panen yang (dimanfaatkan) satu SPPG," tandasnya.
Tags: ketahanan pangan Makan Bergizi Gratis Bantuan Langsung Tunai Ekosistem Desa Program Pembangunan
