DPR dan Pemerintah Sepakati APBN 2026 Fokus Peningkatan Kesejahteraan

Dalam rapat di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025), DPR bersama pemerintah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Fokus utama dari penyusunan APBN ini adalah peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi prioritas utama, berbeda dari tahun sebelumnya.

Dengan tujuan tersebut, DPR dan pemerintah menetapkan sejumlah indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyatakan, "DPR dan pemerintah menempatkan APBN 2026 sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat."

Indikator Kinerja yang Ditetapkan

Dalam rancangan tersebut, indikator yang disepakati meliputi tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan berada pada kisaran 4,44–4,96 persen, tingkat kemiskinan sebesar 6,5–7,5 persen, dan kemiskinan ekstrem antara 0 hingga 0,5 persen. Selain itu, indeks gini yang mengukur distribusi pendapatan, disepakati berada di angka 0,377–0,380.

Selain indikator makro ekonomi, indikator lain yang juga menjadi acuan adalah indeks modal manusia sebesar 0,57 persen dan indeks kesejahteraan petani sebesar 0,7731 persen. Untuk penciptaan lapangan kerja formal, targetnya mencapai 37,95 persen, sementara GNI per kapita diharapkan mencapai 5.520 dolar AS.

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan, target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca ditetapkan sebesar 37,14 persen, dan indeks kualitas lingkungan hidup diharapkan mencapai 76,67 persen. Pemerintah dan DPR juga menyepakati penambahan tiga indikator baru dalam APBN ini, yakni indeks kesejahteraan petani, penciptaan lapangan kerja formal, dan GNI per kapita sebagai indikator pendapatan warga negara.

Baca juga: Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Absen dalam Mediasi Kasus Hukum

Keseimbangan dan Strategi Pembangunan

Said Abdullah menekankan pentingnya tiga aspek utama dalam pelaksanaan indikator: menurunkan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial dan pengangguran; meningkatkan kualitas sumber daya manusia; serta menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang.

"Krisis iklim telah menyebabkan krisis pangan dan energi semakin nyata, serta bencana katastropik yang semakin intensif. Krisis iklim juga semakin memangkas kekuatan fiskal pemerintah," katanya.

Dalam konteks anggaran, di tahun 2026, pendapatan negara disepakati sebesar Rp 3.153,5 triliun dan belanja negara mencapai Rp 3.842,7 triliun. Peningkatan ini didorong oleh target penerimaan perpajakan yang naik menjadi Rp 2.693,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 459,2 triliun. Sementara, alokasi belanja pemerintah pusat diusulkan naik menjadi Rp 3.149,7 triliun, dan transfer ke daerah meningkat dari Rp 649,9 triliun menjadi Rp 692,9 triliun.

Selain itu, terdapat perubahan alokasi anggaran dari usulan awal, termasuk penguatan sektor industri dasar nasional seperti tekstil, pertanian, dan energi melalui dukungan kebijakan hilirisasi. Konflik geopolitik saat ini dianggap sebagai peluang bagi industri pertahanan nasional untuk berkembang, memenuhi kebutuhan alat pertahanan, dan bersaing di pasar global.

Said Abdullah menyebut, "APBN 2026 akan menjadi 'senjata fiskal' pemerintah dalam mencapai target pembangunan jangka menengah dan mempertahankan perlindungan terhadap masyarakat rentan dari guncangan ekonomi."

Dia menambahkan, APBN ini juga dirancang sebagai enabler bagi pertumbuhan industri kecil dan menengah, rantai logistik, transportasi, pariwisata, dan sektor kreatif. Upaya ini diharapkan menjadi modal untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

Salah satu strategi yang diusung adalah pergeseran dari pendekatan pertumbuhan berbasis utang menjadi berbasis pendapatan (revenue base growth strategy), yang memerlukan peta jalan pengelolaan utang untuk mencapai keseimbangan anggaran di masa depan.

Baca juga: Mahfud MD Siap Bergabung dalam Tim Reformasi Kepolisian

Penguatan Narasi dan Kebijakan

Said menegaskan bahwa pembahasan APBN 2026 dilakukan secara mendalam dan diharapkan mampu menjawab tantangan global dan narasi-narasi palsu yang menyamar sebagai kebenaran. Ia menyarankan, "Kami pilah antara pikiran-pikiran yang otentik-konstruktif, dan yang sekadar bombastis."

Dalam pandangannya, kebijakan harus mampu menumbuhkan kebebasan dan kreativitas rakyat agar inovasi dan karya baru dapat berkembang di semua bidang, serta mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Selain mempertimbangkan aspek ekonomi, Said juga menggarisbawahi pentingnya tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Ia mengajak seluruh anggota DPR untuk terus mempraktekkan pemikiran kritis dan wawas diri dalam menilai rangkaian pembahasan APBN 2026, demi memperkuat kepercayaan publik terhadap proses ini.

Fraksi PDI-P turut menyampaikan pandangan bahwa pemerintah harus memastikan minimal 20 persen dari APBN dialokasikan untuk pendidikan, sebagai instrumen utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional.

PDI-P juga memperhatikan pengelolaan program-program seperti Makan Bergizi Gratis dan dampak berkurangnya transfer ke daerah, agar program-program tersebut tetap berjalan efektif dan mampu memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.