Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengingatkan perlunya sanksi tegas dari aparat penegak hukum terhadap anggota mereka yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Ia menegaskan, sanksi tersebut bisa berupa pidana hingga pemecatan, guna memberi efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Pernyataan ini muncul menanggapi maraknya kasus kekerasan yang melibatkan aparat, baik dari TNI maupun Polri, yang terus berulang dan memicu keprihatinan publik. Salah satu kasus terbaru adalah penganiayaan terhadap pengemudi ojek online, Teguh Sukma, yang dipukul oleh anggota TNI, Letda FA, di Pontianak. Insiden ini berhasil viral dan mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Baca juga: Rieke: BUMN Harus Tunduk pada Regulasi Negara
Kasus Kekerasan Terbaru dan Kronologinya
Teguh Sukma Akbar (48) kini harus menjalani perawatan di RS Medika Djaya Pontianak setelah dipukul oleh anggota TNI tersebut pada Sabtu, 20 September 2025. Ia mengalami luka yang menyebabkan patah pada bagian hidung dan sesak napas. Kasus berawal dari ketegangan yang dipicu oleh pelaku yang mengaku terburu-buru ke rumah sakit, namun karena korban menyalakan klakson terus-menerus, keduanya terlibat adu mulut dan akhirnya berujung pemukulan.
Selain kasus pemukulan terhadap pengemudi ojol, terjadi pula penganiayaan terhadap Faisal, karyawan artis Zaskia Adya Mecca, yang mengalami kekerasan saat mengantar anaknya ke sekolah. Pengendara motor yang mengaku sebagai ‘anggota’ melawan arus di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, memukul Faisal hingga mendapatkan trauma.
Bukti CCTV atas kejadian ini telah tersebar luas dan menjadi viral di media sosial, menegaskan kebenaran kejadian tersebut. Kejadian ini menunjukkan bahwa kekerasan oleh aparat tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang dan meluas ke berbagai kalangan masyarakat, mulai dari mahasiswa, siswa, hingga pekerja swasta.
Baca juga: DPR Usulkan Larangan Rangkap Jabatan di Kementerian dan BUMN
Seruan Tegas dari DPR dan Imbauan Penegakan Hukum
Dalam pernyataannya, Abdullah menegaskan, "Kekerasan oleh aparat, berupa pemukulan terhadap warga sipil harus diberi efek jera. Institusi penegak hukum harus memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan sanksi pidana sesuai peraturan hukum yang berlaku." Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan, adil, dan tidak diskriminatif, untuk mencegah kejadian serupa berulang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat.
Abdullah mengingatkan bahwa sebelumnya sudah banyak kasus kekerasan yang melibatkan aparat, termasuk terhadap guru, mahasiswa, dan pelajar. Ia berpesan kepada Polri dan TNI untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota mereka demi menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik.
Lebih jauh, legislator dari Dapil Jawa Tengah VI ini menyatakan bahwa Komisi III DPR akan terus mengawasi proses hukum terkait kasus-kasus kekerasan tersebut. Pengawasan ini dianggap sebagai bentuk komitmen DPR untuk melindungi hak warga dan mendukung program reformasi hukum yang digaungkan pemerintah.
"Negara harus hadir untuk melindungi warga dari segala bentuk kekerasan oleh siapa pun pelakunya dengan menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas," tegas Abduh. Ia juga mengingatkan bahwa jika penegakan hukum diabaikan, kepercayaan rakyat terhadap lembaga kepolisian dan militer akan menurun dan peristiwa serupa berpotensi kembali terjadi.
Dengan langkah ini, DPR berharap kejadian kekerasan oleh aparat bisa diminimalisasi dan keadilan benar-benar ditegakkan, demi menjaga harmonisasi antara aparat dan masyarakat serta memastikan perlindungan hak asasi manusia.
Tags: DPR RI Penegakan Hukum Kepercayaan Publik kekerasan aparat sanksi tegas
