Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi undang-undang setelah melalui proses pembahasan ketat di tingkat kedua. Keputusan tersebut diambil setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendengarkan seluruh fraksi partai politik di DPR dalam Sidang Paripurna yang berlangsung pada masa persidangan pertama tahun 2025-2026.
Sebelum pengesahan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan rincian alokasi anggaran yang akan digunakan untuk mendukung berbagai agenda prioritas nasional. Berikut adalah gambaran utama mengenai rincian anggaran dan fokus kebijakan yang akan diusung tahun 2026.
Prioritas Penguatan Ketahanan Energi dan Perlindungan Sosial
Dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional, anggaran sebesar Rp 402,4 triliun akan dialokasikan untuk mendorong peningkatan lifting minyak dan gas (Migas). Selain itu, dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat transisi energi yang berwawasan lingkungan serta menjaga stabilitas harga bahan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, program perlindungan sosial mendapatkan porsi besar dengan dana sebesar Rp 508,2 triliun yang akan diarahkan agar lebih tepat sasaran, berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi bantuan sosial.
Pengembangan Program Kesejahteraan dan Pendidikan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu fokus utama dengan anggaran sebesar Rp 335 triliun. Program ini dirancang untuk meningkatkan status gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita sekaligus memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan ekonomi lokal yang menjadi ujung tombak perekonomian masyarakat.
Di bidang pendidikan, anggaran dialokasikan sebesar Rp 769,1 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan tenaga pendidik seperti guru dan dosen, serta mendukung berbagai program beasiswa seperti Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Selain itu, program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta bantuan operasional pendidikan untuk anak usia dini dan perguruan tinggi turut mendapatkan perhatian.
Baca juga: Anggito Abimanyu Resmi Mundur dari Wakil Menkeu Setelah Dilantik Jadi Ketua LPS
Penguatan Sistem Kesehatan dan Desa
Anggaran bidang kesehatan mencapai Rp 244 triliun, yang akan digunakan untuk memperkuat efektivitas jaminan sosial nasional serta mendukung program cek kesehatan gratis dan revitalisasi rumah sakit di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk penguatan desa, dana akan digunakan untuk membangkitkan koperasi dan memberdayakan UMKM, termasuk pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Meskipun demikian, Purbaya tidak menyebutkan sejumlah angka pasti untuk program tersebut.
Baca juga: Nadiem Makarim Gugat Penetapan Tersangka Kasus Chromebook
Modernisasi Pertahanan dan Industri Strategis
Program pertahanan menjadi salah satu prioritas strategis dengan fokus pada modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista), penguatan Komando Cadangan (Komcad), pemberdayaan industri strategis nasional, serta peningkatan kesejahteraan prajurit. Namun, rincian anggaran dan besaran dana yang dialokasikan untuk bidang ini belum disebutkan secara spesifik oleh pihak kementerian.
Dengan pengesahan ini, diharapkan APBN 2026 dapat secara efektif mendukung keberlangsungan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia, selain fokus pada penguatan ketahanan energi dan perlindungan sosial sebagai prioritas utama pemerintah.
Tags: Kesehatan program sosial pendidikan pembangunan nasional DPR RI APBN 2026 ketahanan energi pertahanan
