Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dilakukan pasca meningkatnya kasus gangguan pencernaan yang berujung pada Kejadian Luar Biasa (KLB) di berbagai daerah.
Said berpendapat bahwa masalah keracunan yang terjadi sebenarnya dapat dideteksi dan dievaluasi lebih awal, sehingga penghentian program yang belum berjalan setahun sebaiknya dihindari. Ia menambahkan, meskipun jumlah kasus keracunan cukup mengkhawatirkan, hal tersebut tidak otomatis menjadi alasan untuk menghentikan program.
"Kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala Staf Kepresiden yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti, tidak berarti ada konklusi harus di-setop. Jangan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Said menegaskan perlunya langkah-langkah deteksi dini untuk mengidentifikasi sumber masalah, termasuk evaluasi terhadap rantai pasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang bekerja sama dengan dapur umum dan distribusinya ke sekolah-sekolah.
Baca juga: Mahfud MD Sahkan Gabung Komite Reformasi Polri
Evaluasi dan Solusi terhadap Rantai Pasok dan Jadwal Memasak
Dalam upaya memperbaiki program, Said mengusulkan pembagian jangkauan SPPG ke berbagai sekolah agar distribusi makanan bergizi tetap segar dan berkualitas. Ia mengusulkan agar satu SPPG tidak melayani terlalu banyak sekolah; idealnya jumlah sekolah yang dilayani dapat dikurangi dari 3.000 menjadi 1.500. Dengan demikian, makanan yang disajikan tetap segar dan aman bagi anak-anak.
Pihaknya juga menyoroti pentingnya memperpendek jeda waktu antara proses memasak dan penyajian makanan. Saat ini, proses memasak dilakukan pada pukul 02.00 dini hari dan disajikan pukul 12.00 WIB, yang dinilai terlalu panjang dan berisiko menurunnya kualitas makanan.
Said menambahkan, pola baru perlu diterapkan di mana setiap sekolah memiliki satu SPPG tersendiri, sehingga lebih mudah diawasi dan memastikan keberlanjutan kualitas makanan bergizi yang disajikan.
Baca juga: RUU BUMN dan Rencana Penghapusan Kementerian BUMN
Seruan Masyarakat dan Kebutuhan Moratorium Program
Sebelumnya, Komisi IX DPR RI diingatkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) untuk mendesak Presiden agar menghentikan sementara program MBG. Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menegaskan bahwa keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dibandingkan target politik atau program yang ambisius.
“Ini rekomendasi dari kami, kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Melalui forum yang sangat terhormat ini di depan Bapak Ibu anggota Komisi IX DPR RI, tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Bapak Prabowo,” ujar Ari dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Ari menekankan, bahwa kasus keracunan massal yang terus terjadi di berbagai daerah merupakan masalah sistemik yang tidak hanya teknis semata, tetapi membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama.
Pertimbangan serupa disampaikan oleh peneliti dari Monash University, Grace Wangge. Ia menyarankan agar pemerintah segera melakukan moratorium terhadap program MBG. Ia menilai, kepercayaan publik terhadap program tersebut semakin menurun akibat kejadian keracunan yang berulang.
“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” tuturnya.
Tags: keracunan massal Kesehatan Anak evaluasi program Makan Bergizi Gratis Moratorium
