Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perintah ini muncul menyusul meningkatnya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar di berbagai wilayah di Indonesia.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa pemerintah perlu bertindak cepat, terutama sebelum angka korban terus bertambah dan menimbulkan risiko yang lebih besar. Menurut data mereka, dalam waktu seminggu terakhir, jumlah korban keracunan meningkat lebih dari seribu kasus, dengan total mencapai lebih dari 6.400 korban per 21 September 2025. Kendati demikian, angka tersebut terus bertambah dan tersebar di seluruh 18 provinsi di Indonesia.
Baca juga: Kasus Keracunan dari Program Makanan Gratis Tinggi, BGN Perketat Pengawasan
Data Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis
Menurut laporan, provinsi dengan angka keracunan tertinggi ialah Jawa Barat sebanyak 2.012 kasus, diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekitar 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah sebanyak 446 kasus. Data ini menunjukkan adanya masalah sistem di Badan Gizi Nasional (BGN), yang menjadi pelaksana program MBG, mengingat penyebaran kasus yang cukup luas dan masif.
Selain keracunan secara nasional, insiden serupa juga terjadi di beberapa daerah seperti Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, di mana ratusan pelajar mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG di sekolah pada 17 September 2025. Berdasarkan data dari Rumah Sakit Trikora Salakan, hingga keesokan harinya, jumlah korban mencapai 251 pelajar dari berbagai sekolah di wilayah tersebut.
sebanyak 37 siswa di Baubau diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG di sekolah. Para siswa mengeluhkan pusing, mual, dan sakit perut, sehingga harus dilarikan ke tiga puskesmas dan RSUD di Kota Baubau pada Selasa (16/9/2025).
Di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), sekitar 90 siswa dari MTsN dan SMAN di Kecamatan Empang diduga mengalami keracunan makanan dari program ini. Sementara itu, di Maluku, 15 siswa dari SD Negeri 19 Kota Tual diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG di sekolah mereka. Para siswa tersebut mengalami gejala seperti mual, pusing, dan sakit kepala, hingga akhirnya harus dirawat di rumah sakit setempat.
Tak hanya di daerah tersebut, sejumlah 194 pelajar dari tingkat SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Garut, Jawa Barat, juga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengikuti program MBG. Mayoritas dari mereka menunjukkan gejala ringan, namun sebagian lainnya harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas setempat. Kejadian ini terus menambah daftar panjang kasus keracunan akibat program makanan bergizi nasional tersebut.
Dalam konteks ini, para ahli menyarankan agar pemerintah segera melakukan moratorium atas pelaksanaan program MBG. Peneliti dari Monash University, Grace Wangge, mengingatkan bahwa kejadian ini menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program yang seharusnya memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia. Ia menekankan pentingnya desain program jangka panjang yang lebih terintegrasi antara sektor pendidikan dan kesehatan, serta pembatasan penggunaan bahan pangan ultra-proses dan mekanisme pelaporan yang transparan serta mudah diakses masyarakat.
Kasus keracunan massal dari menu MBG menimbulkan keprihatinan serius terhadap keamanan dan kualitas makanan yang didistribusikan di fasilitas pendidikan. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan siswa, tetapi juga terhadap keberlanjutan program serta kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga pelaksana. Oleh karena itu, langkah evaluasi dan perbaikan mendesak diperlukan untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan program nasional ini.
Jumlah siswa keracunan massal usai menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat terus bertambah hingga mencapai 63 orang.
Tags: keracunan makanan program nasional pendidikan kesehatan masyarakat
