Kemensos Optimalkan Graduasi KPM Melalui Digitalisasi Bansos

Jakarta - Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa sekitar 330.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dari program bantuan sosial nasional mengalami peningkatan kemandirian dan berpotensi keluar dari kategori penerima setiap tahunnya. Hal ini diungkapkan Gus Ipul saat menyampaikan data terkini di Jakarta.

Dalam penjelasannya, Gus Ipul menjelaskan, setiap pendamping yang bertugas mendampingi KPM berjumlah sekitar 10 orang. Dengan adanya 33.000 pendamping di seluruh Indonesia, maka secara statistik, ada 330.000 keluarga yang naik kelas setiap tahun. "Ada sekitar 33.000 pendamping bagi KPM se-tanah air. Kalau satu pendamping mendampingi 10 KPM, maka setiap tahun ada 330.000 keluarga yang naik kelas," ujarnya.

Baca juga: Dukungan Indonesia terhadap Kemerdekaan Palestina di PBB

Tujuan dan Program Pemberdayaan Setelah Graduasi

Gus Ipul menekankan bahwa pemberian bantuan sosial bukan hanya sekadar memberikan bantuan finansial, melainkan bertujuan utama untuk mendorong keluarga penerima manfaat agar mampu menjadi keluarga berdaya sesuai pesan Presiden Prabowo. "Tujuan utama bansos adalah mendorong graduasi KPM menuju kemandirian, jelas ya," katanya.

Setelah keluar dari program bansos, KPM akan mendapatkan akses kepada berbagai program pemberdayaan, seperti bantuan modal usaha, akses pasar, dan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dan memberikan mereka peluang untuk berkembang secara berkelanjutan.

Baca juga: DPR RI Dorong Aturan Wamen Tak Rangkep Jabatan Komisaris BUMN

Digitalisasi Penyaluran Bansos untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Saat ini, Kemensos bersama Dewan Ekonomi Nasional sedang menyiapkan mekanisme digitalisasi dalam penyaluran bansos. Uji coba penerapan sistem digital telah dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai langkah awal. Dengan digitalisasi ini, diharapkan proses penyaluran bansos dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta mengurangi risiko penyalahgunaan.

Gus Ipul menyatakan, "Apa yang sudah dirancang Presiden Prabowo di Kementerian Sosial, harus ditindaklanjuti di daerah demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat." Ia berharap, penggunaan mesin digital yang telah dirancang dengan baik dapat mempercepat distribusi dan memastikan penerima manfaat yang tepat sasaran.

Inovasi digital ini juga diharapkan dapat memastikan bahwa proses penyaluran bansos berjalan secara efisien, aman, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Upaya ini adalah bagian dari langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan mempercepat graduasi keluarga penerima manfaat dari ketergantungan bantuan.