Kepala Staf Presiden Peringatkan Risiko Pungli dalam Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah terjadinya praktik pungutan liar (pungli). Menurutnya, adanya pungli dalam program ini dapat berdampak langsung terhadap penurunan kualitas bahan makanan yang disediakan untuk siswa.

Potensi Dampak Pungli terhadap Kualitas dan Keamanan Makanan

Qodari menegaskan, jika terdapat praktik pungli, maka dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan bahan makanan bisa berkurang. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan mutu bahan makanan yang menjadi penyumbang utama kualitas gizi yang diterima siswa.

Akibatnya, penurunan kualitas bahan gizi dapat meningkatkan risiko kesehatan, termasuk keracunan dan komplikasi lain yang signifikan. Ia menyoroti bahwa bahan makanan berstandar rendah sebagai hasil kekurangan dana yang berasal dari praktik pungli dapat meningkatkan potensi bahaya bagi kesehatan anak-anak penerima manfaat program.

Baca juga: Kompolnas Beri Catatan Penting Pada Tim Transformasi Reformasi Polri

Strategi Pengendalian dan Pengawasan untuk Meningkatkan Efektivitas Program

Qodari menyarankan perlunya evaluasi ulang terhadap strategi yang tengah diterapkan agar target 30.000 sekolah sasaran dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas. Ia juga menekankan perlunya pengurangan risiko pungli oleh yayasan atau pihak swasta yang terlibat, serta peningkatan pengawasan dari pemerintah dan lembaga terkait.

Dalam upaya menjaga keberhasilan program, ia mengingatkan semua pihak terkait agar memperkuat integritas dan transparansi. Ucapan ini sebagai respons terhadap meningkatnya angka kasus keracunan yang mencapai lebih dari 5.000 siswa sejauh ini, yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Baca juga: Rencana Kenaikan Gaji ASN dan Kesejahteraan Guru Honorer Dipertanyakan

Reaksi Pemerintah terhadap Kasus Keracunan dalam Program MBG

Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi turut menyampaikan permohonan maaf atas kejadian keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak diharapkan dan bukan merupakan hal yang disengaja oleh pemerintah.

Prasetyo juga menyatakan bahwa kasus tersebut akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, demi mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Ia mengingatkan ke seluruh stakeholder untuk memperketat pengawasan dan memastikan kualitas bahan makanan tetap terjaga.

Keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat pentingnya aspek kualitas dan keamanan pangan untuk menjamin kesehatan siswa agar tetap optimal dan bebas dari risiko keracunan yang merugikan.