Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti fenomena *Nepo Baby* yang menjadi penyebab kerusuhan massal di Nepal baru-baru ini. Pernyataan ini disampaikan Tito di depan para istri kepala daerah saat menghadiri Rakornas Posyandu di Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Senin.
Menurut Tito, fenomena *Nepo Baby* merujuk pada anak pejabat yang memamerkan kekayaan hasil nepotisme mereka. Ia menyebut, adanya perilaku “flexing” atau menampilkan gaya hidup mewah dari anak-anak pejabat yang menikmati fasilitas dari keberhasilan orang tua mereka memicu ketidakpuasan publik. Tito mengutip, “Anak-anak yang menikmati kehidupan karena nepotisme, nepo baby, nepo kids, yang menikmati fasilitas orangtua, menampilkan kekayaan mereka di media sosial.”
Fenomena ini menjadi perhatian besar di kalangan generasi Z di Nepal, yang menggunakan platform media sosial untuk mengkritisi. Sayangnya, pemerintah Nepal merespons dengan menutup semua kanal kritik di sosial media, yang malah memicu protes besar di jalanan. Tito menegaskan, “Bukan berhenti, malah meledak ke jalan!”
Akibatnya, seluruh rumah pejabat diserbu massa, termasuk anak-anak *Nepo Baby* yang sebelumnya kerap pamer kekayaan. Kejadian ini menjadi pelajaran penting agar di Indonesia tidak terjadi hal serupa.
Baca juga: Data Keracunan Siswa dari Program Makan Bergizi Gratis Terungkap
Imbauan Tito kepada Pejabat Indonesia
Menindaklanjuti fenomena di Nepal, Tito memberi arahan langsung kepada para pejabat daerah di Indonesia untuk tidak memicu ketidakpuasan masyarakat melalui gaya hidup berlebihan. Ia mendesak mereka untuk tidak melakukan *flexing* atau memamerkan kemewahan di media sosial, karena menurutnya, tindakan tersebut tidak akan meningkatkan rasa hormat dari masyarakat terhadap pejabat.
Tito menegaskan, fokus utama sebagai pejabat adalah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyerukan agar pejabat daerah memperlihatkan aksi seperti menyantuni yatim piatu, membantu pembangunan rumah masyarakat tidak mampu, serta memberikan bantuan pangan. Hal ini dinilai lebih mampu menciptakan rasa aman dan harmoni di masyarakat.
Selain itu, Tito menegaskan, kegiatan POSYANDU harus menjadi bagian dari aksi sosial dan edukatif yang mendukung ketentraman nasional. Ia menyatakan, jika seluruh posyandu di seluruh desa di Indonesia, sebanyak 1,4 juta orang, aktif menjalankan kegiatan tersebut, maka situasi nasional akan lebih aman dan kondusif.
Situasi sosial dan ekonomi yang stabil diyakini dapat tercapai melalui tindakan nyata dan penekanan terhadap nilai keadilan serta solidaritas. Tito berharap, tindakan positif ini dapat mencegah konflik serupa yang terjadi di Nepal dari melanda Indonesia di masa yang akan datang.
