Pidato Prabowo di PBB Dorong Solusi Dua Negara Palestina-Israel

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidatonya dalam Konferensi Tingkat Tinggi PBB yang membahas isu Palestina dan Israel di Markas PBB di New York, pada Senin (22/9/2025). Pidato tersebut menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian di Timur Tengah.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan berbagai poin penting mengenai perlunya mengakhiri konflik yang berkepanjangan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ia mengangkat isu kekerasan dan bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, serta mengutuk tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak berdosa. Prabowo menyatakan, "Dengan sepenuh hati, kami mengenang tragedi tak terperiri yang sedang berlangsung di Gaza. Ribuan nyawa tak berdosa, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, telah terbunuh, kelaparan membayangi. Bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita. Kami mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak berdosa."

Baca juga: Prabowo Kembali Berpidato di PBB, Soroti Perdamaian dan Kemiskinan

Pernyataan Indonesia dan Dukungan Internasional

Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara, yang menurutnya satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di Palestina dan Israel. Ia menyatakan, "Hanya solusi dua negara yang akan membawa perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel." Ia menambahkan, Indonesia akan mendukung semua jaminan keamanan Israel dan mengapresiasi langkah-langkah dari negara-negara lain seperti Prancis, Kanada, Inggris, dan Portugal yang telah mengambil langkah positif dan mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan internasional.

Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya pengakuan Palestina sebagai langkah historis yang tepat dan mendesak komunitas internasional agar segera bertindak. Ia menegaskan, "Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian dan ketakutan, kita harus mengatasi kecurigaan, kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia."

Baca juga: Penyebab Keracunan Massal Murid Cipongkor Akibat Kesalahan Teknis

Kontroversi Saluran Mikrofon dan Respon Internasional

Pada bagian akhir pidatonya, mikrofon milik PBB secara tiba-tiba dimatikan saat Prabowo terus berbicara setelah selesai menjadi pidato resmi. Menurut Dirjen Informasi dan Media Kemenlu, Hartyo Harkomoyo, mikrofon dimatikan karena pidato melebihi batas waktu five minutes yang ditentukan dalam prosedur PBB. Ia menjelaskan, "Berkaitan dengan pidato pertemuan di atas, terdapat rule of procedure bahwa setiap negara mendapat kesempatan lima menit. Jadi, suara yang tidak terdengar di video/streaming dikarenakan pidato yang lebih dari waktu yang ditentukan."

Meskipun mikrofon dimatikan, substansi dari pidato tetap tersampaikan. Pidato ini mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menyebutnya sebagai kebanggaan dan kehormatan besar bagi bangsa Indonesia. Ia mengatakan, "Tentunya kami DPR merasa bangga bahwa Presiden Prabowo mewakili rakyat Indonesia." Puan menyebut bahwa pidato tersebut memperlihatkan posisi Indonesia yang tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan dukungan terhadap rakyat Gaza dalam meneguhkan perdamaian dunia.

Pakar Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menyatakan bahwa pidato Prabowo memperkokoh kredibilitas PBB sebagai mediator konflik internasional. Ia menilai, dukungan dari negara-negara yang awalnya tidak mendukung kemerdekaan Palestina, kini berbalik mendukung langkah tersebut dan mengajak komunitas internasional agar memperjuangkan solusi melalui jalur organisasi dunia seperti PBB. Yon menambahkan, "Ini kan sebuah perubahan besar yang awalnya mereka tidak mendukung kemudian mereka mendukung kemerdekaan Palestina, dan juga sarat kita penyelesaiannya ya harus lewat jalur PBB."

Lebih jauh, Yon menyampaikan kekhawatiran jika PBB kehilangan kredibilitas, organisasi multilateral ini akan menghadapi kemunduran besar. Ia menegaskan, "Kalau itu gagal, itu kan juga artinya kehancuran ya organisasi multilateral yang tidak mampu menyelesaikan masalah dengan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina," ujarnya.