Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, akan melakukan pemantauan langsung terhadap dapur umum makan bergizi gratis (MBG) guna melakukan evaluasi terkait meningkatnya kasus keracunan massal di berbagai daerah, termasuk di Jakarta. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap adanya insiden keracunan yang menyebabkan gangguan pencernaan dan kejadian luar biasa (KLB) pada jumlah peserta yang cukup besar.
Baca juga: KPU RI Dalami Data 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Pendidikan
Langkah Evaluasi dan Pengawasan Ketat
Puan menyatakan, "Evaluasi terkait dengan MBG, seperti fungsi pengawasannya, kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung." Ia menambahkan bahwa peninjauan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai penyebab utama dari masalah keracunan massal yang terjadi.
Selain meninjau dapur, Puan juga menyatakan keinginannya untuk mengetahui secara langsung aspek distribusi makanan ke sekolah-sekolah. "Itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya, sebenarnya masalahnya seperti apa," ujarnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi makanan bergizi gratis berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.
Baca juga: DPR Setujui 52 RUU dalam Perubahan Prolegnas 2025
Evaluasi Menyeluruh dan Kerjasama Antarlembaga
Puan menegaskan bahwa evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan menyarankan agar semua pihak yang terlibat, baik dari penyedia dapur maupun pihak sekolah, berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. "Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali," tegasnya.
Sebelumnya, kasus keracunan akibat MBG terus berlanjut. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), sekitar 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah menyebabkan gangguan pencernaan, bahkan mengakibatkan kejadian luar biasa di beberapa daerah.
Di saat yang sama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mewakili pemerintah dan BGN, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah menginginkan insiden keracunan mencuat dari program MBG.
Prasetyo menyampaikan, "Kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah." Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran terkait akan berupaya meningkatkan pengawasan dan kualitas pengolahan makanan demi mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Dengan meningkatnya angka kasus keracunan dan gangguan kesehatan akut, evaluasi dan peningkatan sistem pengawasan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan secara serius. Melalui peninjauan langsung ke dapur-dapur dan meningkatkan koordinasi antar instansi, diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali, dan program MBG bisa berjalan secara aman dan efektif.
Tags: pemerintah Kesehatan Anak Pengawasan Pangan DPR MBG Keracunan
