Indonesia menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu pilar utama dalam usaha pemberantasan korupsi dan peningkatan integritas publik. Melalui kebijakan dan sejumlah langkah strategis, pemerintah berupaya membangun aparatur negara yang profesional, akuntabel, serta berbasis meritokrasi.
Dalam acara 12th Regional Conference of The Anti-Corruption Initiative for Asia and The Pacific di Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa reformasi tersebut memainkan peran penting dalam memperkuat integritas dan memberantas korupsi. "Bagi Indonesia, memperkuat integritas publik dan memberantas korupsi bukan sekadar pilihan, melainkan pilar fundamental agenda reformasi nasional kami," ujarnya.
Baca juga: Paket Bansos Beras 10 Kg Ditambah 2 Liter Minyak, Melalui Usulan DPR RI
Kebijakan dan Inovasi dalam Reformasi Birokrasi
Rini menjelaskan bahwa selama dua dekade terakhir, integritas telah menjadi landasan utama transformasi tata kelola pemerintahan Indonesia. Upaya tersebut dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga, sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), yang bertujuan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kinerja aparat dan lembaga pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan platform digital seperti INA Digital untuk menutup ruang-ruang korupsi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Penguatan budaya integritas di seluruh level pemerintahan juga didukung oleh kebijakan Zona Integritas, pengelolaan konflik kepentingan, dan pelaporan deklarasi aset pejabat publik. Upaya ini memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam menegakkan nilai-nilai integritas secara sistematis dan berkelanjutan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam acara 12th Regional Conference of The Anti-Corruption Initiative for Asia and The Pacific di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Baca juga: Hotman Paris Tanggapi Turunnya Bunga Deposito dan Dana Pemerintah
Kerja Sama dan Sinergi Internasional
Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan sendiri. Rini menegaskan bahwa kolaborasi dengan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, BPK, dan BPKP, serta organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional sangat penting. "Kolaborasi regional dan internasional sebagaimana diwujudkan dalam forum ini sangatlah penting. Dengan berbagi pengalaman, menyelaraskan standar, dan membangun jaringan kepercayaan, kami dapat mempercepat upaya kolektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang tangguh," jelasnya.
Selain itu, Kepala KPK, Setyo Budiyanto, menekankan bahwa integritas bukan semata soal kejujuran, melainkan juga mencerminkan keselarasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ia menyebut bahwa KPK berperan penting dalam penguatan integritas melalui penegakan hukum dan edukasi pencegahan korupsi, termasuk menanamkan budaya antikorupsi sejak dini.
Konferensi internasional ini diharapkan bisa menjadi momentum penting untuk berbagi pengalaman, menyesuaikan standar global, serta menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Nejla Saula dari OECD menambahkan bahwa teknologi informasi dan kecerdasan buatan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya penguatan antikorupsi, mengingat banyak negara maju yang telah memanfaatkan teknologi tersebut untuk meminimalisir kasus korupsi, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa.
OECD berkomitmen memajukan upaya antikorupsi dan integritas publik, dan konferensi ini menjadi salah satu sarana untuk memperkuat kerja sama internasional serta berbagi pengalaman guna mempercepat pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang tangguh.
Tags: Indonesia Korupsi KPK Reformasi Birokrasi integritas OECD
