Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menanggapi tudingan yang menyebut banyak dapur makanan bergizi gratis (MBG) dikuasai anggota dewan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menanyakan ataupun mengetahui siapa saja anggota DPR yang menjadi mitra dari program tersebut.
“Yang pasti bukan saya, kami tidak pernah menanyakan kepada teman-teman DPR, anggota DPR lainnya apakah memiliki SPPG atau tidak karena program ini dibuka untuk publik. Siapapun boleh berpartisipasi,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Baca juga: KPK Periksa Lima Saksi Kasus Penyelewengan Kuota Haji 2024
Keterbukaan Program dan Tantangan Pengelolaan Dapur Umum
Charles menambahkan bahwa program ini memang bersifat terbuka, sehingga siapa saja berhak mengikuti, termasuk masyarakat umum maupun lembaga swasta. Ia menyayangkan jika ada pihak-pihak yang belum pernah beroperasi di bidang konsumsi makanan namun menjadi mitra dalam pengelolaan dapur umum tersebut.
"Hari ini diberikan tanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi 3.000 sampai 4.000 siswa di satu dapur, dan ini tentunya tidak mudah," katanya.
Ia memberi contoh pengelolaan katering hajatan yang sudah berpengalaman dalam menyediakan makanan untuk jumlah besar, yakni sekitar 2.000 hingga 3.000 orang. Menurutnya, jika pihak yang tidak memiliki pengalaman diberikan tugas sebesar itu, tata kelola pengelolaan makanan bisa berantakan.
Charles berharap tidak ada anggota DPR dari Komisi IX yang terlibat sebagai mitra SPPG. Jika ada, ia meminta agar pengelolaan dilakukan secara profesional dan optimal.
"Mudah-mudahan enggak ada, kalaupun ada ya enggak apa-apa asalkan dijalankan secara profesional, tapi yang pasti bukan saya," tuturnya.
Baca juga: DPR RI Resmi Sahkan RUU APBN 2026 Menjadi Undang-Undang
Penegasan dari Kepala Badan Gizi Nasional
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program dapur umum terbuka bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. BGN membuka peluang bagi siapa saja untuk menjadi mitra pengelola Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), termasuk pihak dari kalangan anggota dewan.
“Untuk anggota dewan, begini, program Makan Bergizi terbuka untuk seluruh warga negara,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Dadan menambahkan, proses verifikasi terhadap calon mitra sudah dilakukan secara ketat. Verifikasi tersebut bukan dilaksanakan langsung oleh BGN, melainkan oleh mitra yang bekerja sama, dengan melibatkan sekitar 100 orang untuk memastikan kelengkapan dan kesiapan operasional mereka.
Kepala BGN menegaskan bahwa sasaran utama dari program ini adalah mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang memiliki peran penting dalam memutar roda ekonomi di daerah. Ia menyatakan bahwa program ini memang dirancang untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi lokal melalui kolaborasi yang dibuat.
| Jumlah Mitra Verifikasi | Kelompok Sasaran | Keterangan |
|---|---|---|
| 100 orang | UMKM dan pelaku usaha kecil | Verifikasi kesiapan dan kelengkapan operasional |
