Pengembangan BUMD Ikuti Praktik Jepang Demi Pendapatan Daerah

Kementerian Dalam Negeri Indonesia menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk mempelajari praktik pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) dari Jepang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, optimalisasi pengelolaan BUMD menjadi instrumen krusial dalam memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Hal ini diungkapkan saat membuka Seminar Internasional Jepang-Indonesia dengan tema "Penguatan Keuangan Daerah dan BUMD untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah" yang dilaksanakan di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Partisipasi dan Hubungan Indonesia-Jepang

Dalam acara tersebut, Tito mengapresiasi kehadiran perwakilan Jepang yang terdiri dari pejabat daerah dan pimpinan lembaga, yang turut berbagi pengalaman terkait pengelolaan usaha daerah. Ia juga menegaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan Jepang telah terjalin lama dan berjalan harmonis, dengan berbagai kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan yang terus berkembang.

“Hubungan ini sangat penting bagi Indonesia, karena Jepang adalah negara maju di Asia dan di dunia, termasuk negara yang dihormati karena kemajuannya,” ujarnya dalam siaran pers. Lebih lanjut, Tito menuturkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang luas, serta jumlah penduduk besar, sehingga tata kelola pembangunan dan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif. Salah satu kunci keberhasilan dalam hal ini adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Baca juga: KPK Sita Rp 54 Miliar dari Kasus Pengadaan EDC di BRI

Permasalahan dan Upaya Perbaikan BUMD

Saat ini, Indonesia memiliki 1.091 BUMD yang mayoritas bergerak di sektor air minum, perbankan, hingga pertambangan. Meskipun jumlahnya cukup besar, Tito mengingatkan bahwa tidak semua BUMD mampu memberikan kontribusi maksimal karena beberapa di antaranya mengalami kerugian akibat manajemen yang lemah dan pengaruh unsur politik.

“Ini yang kami awasi, yang menjadi pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena BUMD ini pemegang saham terbesarnya adalah milik pemda,” terang Tito. Ia berharap, seminar internasional ini dapat menjadi momentum belajar dari Jepang dalam membangun dan mengelola BUMD yang sehat dan mampu berkontribusi besar terhadap PAD daerah.

Baca juga: Pengungkapan Modus Pembobolan Dana Bank Senilai Rp 204 Miliar

Contoh Keberhasilan dari Jepang

Gubernur berharap, pengalaman kota seperti Kitakyushu dalam mengelola usaha air minum dan kota Shiranuka yang mampu mengoptimalkan potensi daerahnya dapat menjadi contoh dan sumber inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Pemerintah Indonesia berharap forum tersebut mampu memperkuat pertukaran pengalaman antar daerah Indonesia dan Jepang.

“Melalui seminar ini, kami berharap nanti kita akan belajar dari beberapa tokoh di sini yang hadir,” ujar Tito. Ia juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi kesempatan berharga untuk memperdalam pengetahuan dan praktik pengelolaan BUMD yang efektif di Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Koordinasi Kebijakan Kemendagri dan Perwakilan Jepang, Tanaka Masaya, serta Wakil Duta Besar Jepang di Indonesia Takabayashi Hiroki. Selain itu, turut hadir Kepala Perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Kantor Indonesia Takeda Sachiko, Wali Kota Shiranuka, Hokkaido Tanano Takao, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, dan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia serta pejabat terkait lainnya.