Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa penyediaan 3.000 porsi makan bergizi gratis (MBG) setiap hari oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dianggapnya terlalu berat. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut, terutama terkait keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah.
Tantangan dalam Pelaksanaan Program MBG
Said Abdullah menjelaskan bahwa jumlah tersebut dianggap tidak realistis mengingat kapasitas dan sumber daya yang dimiliki SPPG. Ia menyarankan agar setiap dapur hanya menyediakan sekitar 1.000 porsi MBG, karena jumlah ini lebih sesuai dengan kemampuan penyimpanan dan pengelolaan bahan makanan. "Tiba-tiba dia belanja harian, walah, tidak akan punya kemampuan," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca juga: Pelibatan Kantin Sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis
Alternatif Kebijakan dan Solusi
Selain batasan jumlah porsi, politisi dari PDI-P ini mengusulkan solusi alternatif, yakni penempatan dapur MBG di setiap sekolah. Dengan demikian, satu SPPG dapat bertanggung jawab langsung terhadap satu sekolah, memungkinkan pengawasan ketat dan peningkatan sanitasi.
Said menyebut bahwa perbaikan fasilitas kantin sekolah, termasuk rehabilitasi dan pemeriksaan sanitasi, dapat menjadi langkah efektif. Adanya pengelolaan langsung di tingkat sekolah diharapkan mampu mengurangi risiko kontaminasi dan keracunan yang pernah terjadi sebelumnya.
Baca juga: KPAI Temukan 13 Anak Masih Ditahan Terkait Demo 2025
Isu Keracunan Makanan dan Evaluasi Program
Sebelumnya, sekitar 5.620 siswa di berbagai daerah mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa bahan makanan yang dikonsumsi sebagian terkontaminasi bakteri, yang diduga berasal dari dapur yang tidak higienis dan bahan yang tidak lagi segar.
Tindakan ini memicu perhatian dari pemerintah. Menindaklanjuti insiden tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri untuk meninjau pelaksanaan program dan memastikan standar kebersihan serta keamanan pangan tetap terjaga.
