Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan rakyat Indonesia untuk mendukung perjuangan memperbaiki sistem dan memberantas korupsi. Ajakan tersebut disampaikan dalam pidatonya di acara puncak Musyawarah Nasional (Munas) VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Prabowo menyatakan bahwa kekayaan negara harus dilindungi demi kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. "Saya mohon doa saudara, dukungan saudara supaya Presiden Prabowo Subianto lebih berani lagi," ujarnya.
Baca juga: Sidang MK Kelima Menghadirkan Delapan Hakim, Fokus Sidang Hari Ini
Langkah konkret dalam memberantas kekayaan negara
Presiden menegaskan bahwa untuk menyelamatkan kekayaan nasional, diperlukan keberanian memperbaiki sistem yang selama ini keliru. Sistem tersebut, menurutnya, memungkinkan kekayaan diambil dan dibawa keluar negeri setiap hari dan setiap bulan. "Ini harus kita hentikan dan akan kita hentikan," tegas Prabowo.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah penutupan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Prabowo menyebut, selama ini sekitar 80 persen hasil timah tahunannya diselundupkan dan diambil dari Indonesia.
Prabowo memperkirakan bahwa upaya penertiban tersebut dapat menyelamatkan kekayaan negara hingga Rp 22 triliun dari September sampai Desember 2025. Ia juga menyoroti efisiensi anggaran yang berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun, uang yang kemudian digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.
Baca juga: Muktamar PPP 2025: Dua Klaim Kepemimpinan Berbeda
Korupsi semakin mengkhawatirkan
Prabowo menilai bahwa korupsi di Indonesia semakin perihatinkan, terutama dengan kalahnya pejabat dan elite pintar melawan praktik korupsi dan penipuan yang tersembunyi. "Kita harus akui kelemahan dari elite kita, kelemahan dari mereka-mereka yang kita anggap pintar dan cemerlang ternyata kalah pintar dengan koruptor dan penipu-penipu dan manipulator-manipulator," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa korupsi di tanah air sering terjadi secara sistemik dan terlihat seperti legal, sehingga merugikan bangsa secara besar. "Luar biasa lihainya dan merugikan bangsa cukup parah dan korupsi yang paling besar penyimpangan yang paling besar itu yang setengah korupsi atau korupsi yang tersamar, seolah legal tapi nyolong," kata Prabowo.
Kepala negara memaparkan bahwa kerugian negara akibat penyimpangan tersebut bisa mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. "Kalau saya cerita berapa berapa ratus T (triliun rupiah)) uang negara yang hilang hampir tiap tahun, mungkin kalian enggak geleng-geleng kepala lagi, harus panggil dokter," ujarnya.
Prabowo menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih. "Kita harus beresin nanti semua ini adalah suatu menurut saya perampokan sistemik. Sistem yang dibuat dan kelengahan elite kita selama ini sehingga kekayaan kita terkeruk," ungkapnya.
Dalam langkah konkret, ia berencana memanggil Jaksa Agung dan seluruh lembaga penegak hukum untuk memberangus korupsi di Indonesia.
Tags: Korupsi Prabowo pemerintahan bersih penertiban tambang ilegal efisiensi anggaran
