Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pengalaman pribadi saat dirinya diingatkan akan kehilangan dukungan dari kelompok distribusi pupuk apabila mengambil kebijakan untuk menghilangkan perantara dalam distribusi pupuk kepada petani.
Prabowo menyebutkan bahwa sebanyak 27.000 distributor merasa dirugikan jika sistem distribusi pupuk yang langsung dari pabrik ke petani diterapkan. Pernyataannya ini disampaikan saat menghadiri musyawarah nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin (29/9/2025).
Perubahan Sistem Distribusi Pupuk
Menurut Prabowo, selama ini proses distribusi pupuk melibatkan banyak perantara dengan berbagai aturan yang harus dilalui, termasuk surat tanda tangan dari berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa sebelumnya pupuk subsidi, yang berasal dari pabrik milik negara, harus langsung sampai ke petani tanpa terlalu banyak perantara.
Prabowo mengungkapkan bahwa saat ia menghapus aturan lama tersebut, sejumlah pihak memperingatkan bahwa dukungan terhadapnya akan berkurang karena jumlah distributor yang merasa terpinggirkan mencapai 27.000 orang.
Baca juga: Usulan Dapur Sekolah untuk Program Makan Bergizi Gratis
Pertimbangan Manfaat Petani dan Statistik
Prabowo membandingkan jumlah distributor yang merasa dirugikan dengan jumlah petani penerima manfaat program tersebut. Ia menyatakan bahwa jumlah petani yang akan terdampak positif mencapai 100 juta orang, berdasarkan data sebanyak 30 juta kepala keluarga di Indonesia.
'Saya bilang, berapa petani yang ada di Indonesia? Sebanyak 30 juta KK, jadi 100 juta orang. Jadi, menang mana 27.000 atau 100 juta? Dan saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya tahu distributor itu, saya tahu itu ponakan bupati, sepupunya, tim suksesnya, maaf ya, kan kita sudah lama jadi orang Indonesia,' ujarnya.
Baca juga: Prabowo Mau Kirim Tim Pembersihan BUMN dan Korupsi Internal
Respon terhadap Birokrasi dan Hak Petani
Prabowo juga menyoroti pelaksanaan distribusi pupuk yang selama ini dipenuhi berbagai prosedur, termasuk cek dan tanda tangan dari aparat desa hingga kecamatan. Ia menekankan bahwa distribusi pupuk harus dilakukan secara langsung agar hak petani terpenuhi secara adil dan efisien.
Ia menambahkan bahwa beberapa kader Partai Gerindra bahkan langsung menyambangi Menteri Pertanian terkait potongan birokrasi dalam distribusi pupuk.
Prabowo menegaskan bahwa hak rakyat, dalam hal ini petani, tidak boleh dipolitisasi dan harus dijaga tanpa terhalang oleh kepentingan politik tertentu. Ia menyatakan bahwa hak petani untuk memilih apapun pilihan politiknya adalah hak pribadi yang tidak terkait kebijakan distribusi pupuk.
"Pokoknya saya bilang enggak ada itu. Enggak ada yang gantikan. Dari pupuk sampai ke... Enggak ada, itu hak petani, mau petani milih PKS, milih Demokrat, enggak ada urusan," ungkapnya.
Tags: Politik Indonesia Kebijakan Pertanian Distribusi Pupuk Hak Petani
