PPP Hadapi Dualisme Kepemimpinan Usai Muktamar X

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, mengemukakan tiga alternatif penyelesaian konflik internal partainya pasca-Muktamar X yang berlangsung di Ancol, Jakarta. Ketiga opsi tersebut meliputi menggelar Muktamar Luar Biasa, melakukan islah, atau mengganti lambang dan nama partai.

Dalam pernyataannya, Tamliha menyatakan, "Saya rasa ada tiga opsi bisa menjadi pilihan, yaitu Muktamar Luar Biasa, islah, atau mengganti lambang dan nama partai." Ia menegaskan bahwa konflik yang muncul sejak Muktamar X memicu perpecahan di antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto. Ia juga menilai bahwa opsi islah bukan solusi yang tepat karena kedua kubu dianggap sebagai penyebab utama perpecahan.

Terkait opsi mengganti nama dan lambang partai, Tamliha mengacu pada sejarah transformasi yang dilakukan PDI-P, yang sebelumnya bernama PDI, kemudian berubah menjadi PDI-Perjuangan. Ia menegaskan, "Mengganti lambang dan nama partai sebagaimana telah dilakukan PDI menjadi PDI-Perjuangan."

Lebih jauh, Tamliha menyerahkan pembahasan solusi internal ke para senior partai yang berpengaruh. Ia menyampaikan, "Soal pembahasan lebih lanjut, saya menyerahkan kepada senior-senior partai berlambang Kakbah yang dulu berlambang bintang." Ia juga mengusulkan pembentukan tim penyelamat untuk menyelesaikan konflik internal PPP.

Baca juga: Keluarga Adu Dugaan Kegagalan Penanganan Kasus Kematian Arya Daru

Pertarungan Kepemimpinan Pasca-Muktamar X PPP

Muktamar X PPP yang berlangsung pada 27 hingga 28 September 2025 di kawasan Ancol, Jakarta, menimbulkan klaim ganda atas kepemimpinan partai. Dua kubu mengklaim memenangkan muktamar, yakni Muhammad Mardiono, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PPP, dan kubu Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan di era Presiden Joko Widodo.

Dalam situasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan mengesahkan pengurus baru PPP jika konflik internal masih berlangsung. Ia mempertegas bahwa proses pengesahan pengurus partai hanya akan dilakukan setelah ada kesepakatan internal, putusan Mahkamah Partai, atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Yusril menambahkan, "Dalam mengesahkan pengurus parpol, satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah pertimbangan hukum. Jika terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru, tetapi akan menunggu tercapainya kesepakatan internal partai, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."