PPP Usulkan Tim Penyelamat Atasi Konflik Kepemimpinan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana membentuk tim penyelamat untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan yang sedang berlangsung di internal partai tersebut. Inisiatif ini diungkapkan oleh politikus PPP, Syaifullah Tamliha, yang menyatakan bahwa tim ini akan terdiri dari para senior partai yang tidak terlibat dalam konflik saat ini.

Syaifullah Tamliha menjelaskan, saat ini, para senior PPP sedang melakukan inventarisasi anggota yang akan dilibatkan dalam tim penyelamat tersebut. Mereka nantinya akan mengadakan musyawarah untuk menentukan langkah terbaik demi menyelamatkan partai dari keruntuhan.

Opsi Penyelesaian Konflik

Menurut Tamliha, ada tiga opsi utama yang mungkin dipilih dalam menyelesaikan konflik ini. Pertama, menggelar Muktamar Luar Biasa, kedua, melakukan islah, dan ketiga, mengganti lambang serta nama partai, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh PDI menjadi PDI Perjuangan. Ia menambahkan, opsi islah dianggap kurang tepat karena kedua kubu dianggap sebagai penyebab pecahnya partai.

Meski demikian, Tamliha tidak memutuskan secara definitif opsi mana yang akan dipilih oleh para senior partai. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir akan diambil oleh para senior berdasarkan musyawarah untuk menyelamatkan PPP dari kehancuran.

Baca juga: PPP Hadapi Dualisme Kepemimpinan Usai Muktamar X

Harapan dan Dukungan terhadap Tim Penyelamat

Politikus yang juga anggota DPR ini meyakini bahwa keberadaan tim ini akan memberikan angin segar bagi PPP di masa mendatang. Ia mengungkapkan, "Sepertinya Tim Penyelamat PPP akan membawa angin yang sejuk bagi PPP ke depannya."

Selain itu, ia menyampaikan apresiasinya terhadap sikap pemerintah yang tidak mengesahkan kepengurusan partai selama konflik internal berlangsung. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan netralitas pemerintah dalam menghadapi konflik internal partai politik di era demokrasi saat ini. Tamliha menyebut, "Saya mengapresiasi sikap pemerintah yang disampaikan oleh Prof Yusril Ihza Mahendra untuk tidak mengesahkan (SK) bagi kedua kubu tersebut."

Baca juga: Kementerian Haji dan Umrah Bakal Ipulkan 400 Calon Pejabat

Perkembangan Muktamar dan Pernyataan Pemerintah

Muktamar X PPP yang digelar pada 27 hingga 28 September 2025 di kawasan Ancol, Jakarta, memicu munculnya dua klaim kepemimpinan berbeda. Klaim kemenangan pertama diklaim oleh Muhammad Mardiono, yang merupakan petahana ketua umum PPP, dan klaim kedua oleh kubu Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan era Jokowi.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengesahkan pengurus baru jika konflik internal di partai tersebut belum terselesaikan. Ia meminta seluruh jajaran PPP menyelesaikan konflik secara internal terlebih dahulu demi mendapatkan pengesahan dari pemerintah berdasarkan pertimbangan hukum. Yusril menambahkan, "Dalam mengesahkan pengurus parpol, satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah pertimbangan hukum. Jika terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru, tetapi akan menunggu tercapainya kesepakatan internal partai, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."