Sebuah baliho besar berlogo Abraham Shield yang menampilkan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Tel Aviv, Israel, menjadi sorotan publik nasional dan internasional. Baliho tersebut, yang dipasang pada 28 September 2025, menunjukkan Presiden Indonesia mengenakan jas hitam lengkap dengan kopiah beludru atau songkok, serta pin merah-putih di kerahnya. Di dalam baliho itu, Prabowo tampak berdiri bersama sejumlah tokoh penting regional dan internasional, seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, dan Raja Yordania Abdullah II. Tidak ketinggalan, foto Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas turut menghiasi gambar tersebut.
Baliho tersebut bertuliskan "Mr. President, Israel Stands By Your Plan, Seal The Deal," lengkap dengan hiasan pita melingkar di akhir kalimat. Keberadaan gambar ini kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu diskusi tajam di masyarakat, termasuk di Indonesia, terkait pesan diplomatik yang tersirat di balik gambar tersebut.
Baca juga: Yusron Ihza Mahendra Luncurkan Trilogi Refleksi Sejarah G30S
Reaksi Pemerintah Indonesia Terhadap Foto dan Isu Kemanusiaan Palestina
Menanggapi viralnya gambar tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap konsisten dengan sikapnya terhadap isu Palestina. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui maupun mendukung keberadaan Israel, apalagi melakukan normalisasi hubungan sebelum Palestina meraih kemerdekaannya. "Indonesia tak akan mengakui Israel, apalagi mendukung seperti yang terjadi dalam baliho tersebut selama Palestina belum merdeka," kata Yvonne.
Sikap ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang secara berulang menegaskan bahwa pengakuan terhadap Israel hanya dapat dilakukan setelah Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Pernyataan tersebut juga disampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 lalu. "Posisi Indonesia sangat jelas bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords maupun platform lain, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," ujar Yvonne dalam keterangannya pada Selasa, 30 September 2025.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum Ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, Manhattan, New York, Selasa (23/9/2025). Pidato Prabowo di KTT PBB tentang Palestina disorot media arus utama Malaysia, dari BERNAMA hingga The Star.
Menhub Luar Negeri RI, Sugiono, juga mempertegas kembali bahwa seluruh kebijakan Indonesia terkait Israel harus diawali dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. "Bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina," katanya.
Baca juga: Dua anggota Brimob disanksi permintaan maaf terkait insiden kecelakaan
Analisis Pakar soal Propaganda Israel
Pakar Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menyatakan bahwa foto yang menampilkan Prabowo bersama pejabat Israel merupakan bagian dari strategi propaganda yang dilakukan oleh pemerintah dan negara zionis tersebut. Menurut Yon, gambar tersebut digunakan Israel untuk menarik perhatian dunia dan menunjukkan bahwa Indonesia, negara dengan komunitas muslim terbesar kedua di dunia, mendukung langkah genosida di jalur Gaza.
"Nah ini sebenarnya sebagai propaganda Israel yang digunakan untuk menarik perhatian dunia bahwa Indonesia mendukung Israel," kata Yon kepada Kompas.com. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah secara tegas menyampaikan bahwa pengakuan dan hubungan diplomatik dengan Israel hanyalah mungkin apabila Palestina merdeka dan berdaulat. Pernyataan tersebut disampaikan berkali-kali oleh pejabat pemerintah maupun Presiden Prabowo sendiri.
Yon juga menyoroti upaya Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mewujudkan proposal perdamaian di Gaza. Ia mengingatkan bahwa Amerika Serikat telah terbukti sering menggunakan hak veto untuk membatalkan solusi dua negara. Proposal dari Presiden AS Donald Trump yang berisi 21 poin untuk menghentikan perang di Gaza juga dianggap sebagai kesepakatan antara AS dan Israel. Oleh karena itu, Yon menyarankan pemerintah Indonesia berhati-hati dalam menjalin kerja sama dengan AS, mengingat posisi Israel yang tetap menolak adanya solusi dua negara dan menolak pengakuan terhadap kedaulatan Palestina.
Tags: Palestina Israel Diplomasi Indonesia politik luar negeri
