Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemerintah tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun mendapat penolakan dari sejumlah wali murid akibat kasus keracunan makanan massal.
Dadan menegaskan bahwa anak-anak Indonesia yang membutuhkan intervensi nutrisi masih menjadi prioritas utama pemerintah melalui program ini. Ia menyatakan, "Ya begini, karena ini banyak ke anak yang sebetulnya membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dengan menu seimbang."
Dadan menambahkan bahwa hak anak-anak untuk mendapatkan asupan gizi harus dipenuhi dan menyebutkan bahwa pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola program agar kejadian keracunan tidak berulang. "Kita akan perbaiki tata kelolanya sebaik mungkin, sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk dikonsumsi," ujarnya.
Baca juga: KPK Ungkap Alasan Tidak Pakai Pasal Suap dalam Kasus Kuota Haji
Dialog Dengan DPR RI dan Isu Penyesuaian Beban Dapur
Dalam rapat kerja (Raker) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Dadan yang mewakili Badan Gizi Nasional hadir bersama Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan Kepala BKKBN. Rapat tersebut diadakan untuk membahas berbagai kasus keracunan dan menanggapi permintaan DPR terkait program MBG.
Banyak anggota DPR menanyakan langkah yang akan diambil pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas program tersebut, serta mempertanyakan kemungkinan pengurangan beban dapur MBG yang menyiapkan sekitar 3.000 porsi setiap hari.
Selain itu, sejumlah wali murid dari berbagai wilayah menolak anak-anak mereka mengikuti atau mengonsumsi MBG. Seperti yang diungkapkan oleh wali murid di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah di Kota Serang, Banten, mereka merasa keberatan karena biaya pendidikan yang sudah besar dan keberadaan dapur MBG di sekolah dianggap tidak perlu.
"Kami sudah membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya masuk yang cukup besar, sampai belasan juta. Kalau sudah mampu membiayai itu, kenapa harus ada MBG masuk ke dalam sekolah," ujar mereka usai audiensi dengan Pemkot Serang, Senin (29/9/2025).
Selain droves merasa keberatan secara kelompok, sejumlah emak-emak juga menyatakan penolakan secara langsung melalui aksi unjuk rasa di Istana Negara. Mereka memukul alat dapur sebagai bentuk protes, dan aksi serupa juga dilakukan di Yogyakarta, yang diikuti puluhan ibu-ibu dengan cara yang sama.
Kasus penolakan dan kekhawatiran dari orang tua dan masyarakat ini menjadi perhatian pemerintah, yang berjanji akan memperbaiki tata kelola program MBG agar lebih aman dan efektif. Pemerintah menegaskan tetap berkomitmen memenuhi hak gizi anak-anak Indonesia secara seimbang dan berkualitas, sembari berupaya menyelesaikan isu-isu yang muncul.
Tags: pendidikan Kebijakan Pemerintah Protes Masyarakat gizi anak Kasus keracunan
