JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan berkoordinasi dengan badan komunikasi pemerintah untuk menyusun laporan berkala terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk data kasus keracunan yang timbul. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan program yang cukup kontroversial tersebut.
Menurut Budi Gunadi, laporan berkala tersebut berpotensi mengikuti pola yang sama dengan pencatatan kasus COVID-19, baik harian, mingguan, maupun bulanan selama masa pandemi. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes Jakarta Selatan, pada Kamis, 2 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa hasil rapat menunjukkan keputusan akan menggunakan sistem pelaporan hingga ke tingkat puskesmas. "Dari sisi angka-angka yang terjadi, keracunan yang terjadi, kami sudah sepakat menggungkan sistem yang ada sekarang yang sudah dibangun laporannya dari level puskesmas ke atas,” ujarnya.
Baca juga: Revisi UU BUMN Berikan Keleluasaan KPK Usut Korupsi
Perbaikan Sistem Sertifikasi dan Pengawasan Program MBG
Selain dari sistem pelaporan, Menkes menambahkan bahwa masalah sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi fokus utama. Ia menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) akan mewajibkan sertifikasi sesuai standar laik higiene dan sanitasi dari Kemenkes.
“Kami sudah menyepakati tadi bahwa BGN akan mewajibkan sertifikasi laik higiene dan sanitasi dari Kemenkes,” kata Budi Gunadi.
Baca juga: Kemenkes Deteksi 9 Warga Terserang Paparan Radioaktif di Banten
Data Keracunan dan Tindak Lanjut Pemerintah
Pelaksanaan program MBG menjadi sorotan publik karena diduga menyebabkan keracunan massal yang berdampak luas. Kepala BGN Dadan Hidayana menyampaikan bahwa hingga 30 September 2025, lebih dari 6.457 orang telah mengalami keracunan akibat program tersebut.
“Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,” ujar Dadan di rapat Komisi IX DPR RI. Ia melanjutkan, di wilayah ketiga terdapat sekitar 1.003 orang yang terdampak keracunan.
Menanggapi kasus ini, pemerintah menyatakan tidak tinggal diam dan mengambil sejumlah langkah remedial. Di antaranya, penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG yang bermasalah di beberapa daerah. Pemerintah juga mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), serta melakukan evaluasi terhadap juru masak dan pengelolaan limbah dapur.
Selain itu, pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola BGN, termasuk memerintahkan BGN merekrut koki atau juru masak yang terlatih untuk menjamin kualitas dan keamanan bahan makanan yang disalurkan.
Tags: Kesehatan keracunan massal pemerintah Program Makan Bergizi Sertifikasi
