Pemerintah Tingkatkan Stimulus Ekonomi dan Fokus Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan efektivitas stimulus ekonomi yang ditetapkan sebesar Rp 16,23 triliun melalui penambahan paket bantuan sosial (bansos) yang menyasar masyarakat miskin dan rentan. Paket bansos yang awalnya hanya berisi 10 kilogram beras dan 1 liter minyak goreng Minyakita, saat ini mengalami penambahan menjadi 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng, sesuai usulan pimpinan DPR.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menjelaskan bahwa penambahan tersebut merupakan hasil konsultasi dengan pimpinan DPR dan merupakan permintaan untuk menyesuaikan manfaat paket bansos dengan kebutuhan masyarakat. "Ini permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu, khususnya untuk yang 10 kg beras saja, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 (liter)," ujarnya dalam rapat kerja bersama pemerintah.

Dalam pertemuan yang berlangsung Kamis (18/9/2025), DPR menilai bahwa stimulus tersebut masih memiliki ruang untuk dioptimalkan agar manfaatnya lebih terasa oleh masyarakat yang membutuhkan. Meskipun sempat muncul wacana untuk memberikan bantuan minyak goreng hingga 5 liter, usulan tersebut kemudian dibatalkan demi menjaga sasaran utama program bantuan pangan.

Baca juga: Peredaran Narkotika di Indonesia Semakin Kompleks dan Mengerikan

Persiapan untuk Rencana Pembangunan 2026

Said Abdullah menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, Banggar DPR dan pemerintah juga sepakat menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Fokus utama dari penyusunan tersebut adalah menjadikan indikator kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional.

Said menegaskan, "APBN bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan perangkat negara untuk menaikkan taraf hidup masyarakat." Ia menambahkan, penetapan indikator tersebut diharapkan menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Indikator kesejahteraan yang telah disepakati mencakup tiga aspek utama, yaitu: menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial; meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan; serta menjaga kelestarian alam sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

Said menegaskan, "RAPBN 2026 hanya satu alat untuk memerangi kemiskinan. Karena itu, kebijakan pendidikan harus menumbuhkan kebebasan," menegaskan fokus pemerintah dalam menyejahterakan rakyat.

Baca juga: Prabowo Soroti Kredibilitas PBB dalam Konflik Palestina

Pengesahan dan Komitmen Pemerintah

Dalam sidang paripurna pengesahan UU RAPBN 2026 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengimplementasikan penambahan program bansos guna memperkuat daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.

Purbaya menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan menyanggupi usulan DPR tersebut setelah melalui proses pembahasan yang intensif baik di Banggar maupun dalam rapat kerja. Selain itu, program Bantuan Pangan direncanakan akan dilaksanakan pada periode Oktober hingga November 2025.

Menurut DPR, tambahan bansos tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan manfaat dari stimulus ekonomi dirasakan secara lebih efektif oleh masyarakat yang membutuhkan, serta mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.