Serikat Petani dan Pemerintah Dorong Perjuangan Petani Indonesia

Pada peringatan Hari Tani Nasional, yang diperingati setiap 24 September, sejumlah tokoh dan organisasi petani menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah Indonesia. Sebanyak 12 orang dari Serikat Petani Indonesia (SPI) mengajukan enam tuntutan utama yang dianggap diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tuntutan tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Rabu (24/9/2025).

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan bahwa pihaknya mengharapkan tindakan konkret dari Presiden Prabowo Subianto terkait aspirasi petani. Dia menyatakan, "Kita juga berharap agar Presiden bisa menemui kita paling lambat minggu depan supaya aspirasi kita ini bisa langsung diterima oleh Presiden." Tuntutan yang diajukan diharapkan dapat menjadi perhatian serius dari otoritas nasional agar langkah-langkah strategis di bidang pertanian dapat segera diimplementasikan.

Enam Tuntutan Petani untuk Pemerintah

Dalam pernyataannya, SPI mengajukan enam tuntutan yang mencakup berbagai aspek penting bagi keberlangsungan dan kesejahteraan petani di Indonesia. Meskipun isi lengkap dari keenam tuntutan tidak disebutkan secara rinci, perwakilan mereka menyebutkan bahwa aspirasi ini harus mendapatkan perhatian serius dari pihak eksekutif maupun legislatif. Menurut Henry, aspirasi ini penting untuk memperkuat posisi petani dan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah pusat.

Baca juga: Kejaksaan Periksa Eks MenPAN Anas Terkait Kasus Chromebook

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Kebijakan

Sementara itu, dalam forum berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menyampaikan usulan agar minimal 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di sektor pertanian. Ia menyampaikan bahwa usulan tersebut merupakan bentuk permohonan maaf PKB yang selama 27 tahun berkiprah belum mampu mewujudkan kesejahteraan petani secara optimal.

"Kita ingin minimal APBN 5 persen harus diberikan kepada petani untuk membangun infrastruktur, apa pun yang menyangkut pertanian," ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025). Ia menambahkan bahwa kesadaran kader PKB terkait pentingnya memperjuangkan hak petani seringkali terlupakan, padahal mayoritas kader PKB berasal dari latar belakang keluarga petani.

Massa aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 di Gedung DPR/MPR RI memprotes tindakan sewenang-wenang para penguasa di daerah.

Baca juga: Dukung Reformasi Polri, Tim Internal Bentuk Strategi Persiapan

Refleksi dan Harapan untuk Masa Depan Petani

Cak Imin juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo dianggap sangat memperhatikan nasib petani. Ia menyebutkan ada tiga aspek utama yang harus menjadi fokus, yaitu redistribusi lahan, pemenuhan sarana produksi, serta akses permodalan.

Selain itu, ketua partai berlambang garis tengah ini menyoroti hambatan yang dihadapi petani dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, bunga pinjaman yang tinggi menjadi kendala utama sehingga petani kesulitan memperoleh dana permodalan yang memadai. "Saya menyadari KUR untuk petani belum ada, kalau 6 persen bagi petani mungkin berat," katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, Cak Imin mengaku sedang mendorong koperasi desa agar dapat menjadi lembaga peminjaman khusus petani dengan bunga yang lebih rendah. Ia berharap langkah ini dapat segera terwujud dan membantu memperkuat ekonomi petani di lapangan.

Permintaan dan usulan tersebut menunjukkan komitmen berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia melalui kebijakan yang tepat dan peningkatan infrastruktur serta akses permodalan. Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat posisi petani sebagai tulang punggung bangsa dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.