Kemenstrans Siapkan Skema Pendanaan Program Magang di Jepang

Kementerian Transmigrasi berencana mengembangkan skema pendanaan untuk mendukung transmigran yang ingin mengikuti program magang di Jepang. Program ini bertujuan mempermudah biaya keberangkatan dan mengurangi beban finansial peserta.

Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyatakan bahwa pihaknya akan berdiskusi dengan Bank BNI, salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara, mengenai penyediaan pinjaman lunak. Penyediaan soft loan ini diharapkan mampu memberikan solusi finansial bagi calon pekerja tanpa harus berutang atau menggadaikan sawah mereka.

Pengembangan Skema Pendanaan dan Pendukung Program

Iftitah menambahkan bahwa dana talangan ini akan membantu para transmigran agar tidak terbebani secara finansial saat keberangkatan. Ia menyebutkan bahwa koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan diperlukan agar program berjalan efektif dan kepercayaan peserta meningkat.

Selain itu, peluang pendanaan ini semakin terbuka setelah Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar Rp 200 triliun kepada Himbara untuk pembiayaan produktif. Masa pemagangan sendiri diperkirakan berlangsung selama tiga sampai lima tahun, setelah itu pekerja akan kembali ke Indonesia.

Baca juga: Menkes Usulkan Update Rutin Laporan Keracunan Program Makan Gratis

Skema Pembiayaan dan Upaya Pencegahan Praktik Ilegal

Iftitah menyatakan bahwa skema pendanaan akan mencakup burden sharing, di mana biaya pemberangkatan dapat ditanggung melalui dana talangan yang dipinjamkan kepada pekerja, sementara biaya pendidikan dan pelatihan bisa ditopang oleh APBN. Pendekatan ini sekaligus untuk mencegah praktik penyalur tenaga kerja ilegal yang sering merugikan warga Indonesia di Jepang.

Ia mencontohkan, bahwa banyak pekerja Indonesia di Jepang yang bermasalah karena awalnya mengikuti program magang, tetapi kemudian ditinggalkan penyalur ilegal di negara tersebut. Akibatnya, pekerja bekerja tanpa izin dan berurusan dengan pengadilan Jepang.

Baca juga: BGN Tugaskan SPPG Perkuat Rehabilitasi dan Kepercayaan Masyarakat

Subsidisasi dan Metode Pelatihan Efisien

Pemerintah juga mempertimbangkan subsidi negara guna mendukung biaya pelatihan dan pendidikan, termasuk pembelajaran bahasa Jepang. Pendekatan pelatihan yang dirancang akan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh dengan modul sebelum peserta mengikuti pelatihan intensif secara langsung.

Iftitah menambahkan, bahwa peserta yang telah belajar pengenalan bahasa Jepang selama beberapa bulan akan lebih familiar saat mengikuti pelatihan di lokasi, sehingga proses belajar menjadi lebih efisien. Hal ini diharapkan mampu mempercepat proses adaptasi dan meningkatkan efektivitas program.

Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. Tujuannya, memastikan bahwa program magang di Jepang berjalan secara transparan, aman, dan memberi manfaat maksimal bagi transmigran dan keluarganya di Indonesia.