Wakil Ketua DPR menilai langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghentikan truk berpelat BL dari Aceh di Kabupaten Langkat dapat memicu ketegangan antar wilayah. Ia mengingatkan pentingnya menjaga tali persatuan dalam kebijakan daerah. Politikus dari Partai Nasdem tersebut menegaskan, 'Kita harus tetap mengedepankan bahwa kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, tidak boleh ada ego, apalagi lintas daerah, jadi benih-benih seperti itu.'
Peristiwa ini bermula dari beredarnya video yang menunjukkan Bobby Nasution memerintahkan penghentian truk berpelat BL. Dalam video tersebut, Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut Muhammad Suib berbincang dengan sopir dan menjelaskan bahwa pelat nomor BL harus diganti menjadi BK agar pajak masuk ke kas daerah Sumut. Bobby kemudian datang dan memberi peringatan kepada sopir, 'Biar bosmu tahu, kalau enggak nanti bosmu enggak tahu.'
Bobby menyatakan bahwa mulai 2026, pihaknya akan memberlakukan aturan yang mewajibkan kendaraan perusahaan memakai pelat sesuai domisili dan wilayah operasinya. Ia menjelaskan, 'Kami hanya mendata, menyosialisasikan, ini akan diberlakukan tahun 2026. Saya minta kepada bupati, tolong didata perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut, tapi menggunakan kendaraan operasionalnya bukan pelat BK, agar diganti jadi BK atau BB. Karena pajak kendaraannya tidak masuk.'
Aturan ini disebutkan serupa dengan yang sudah diterapkan di beberapa daerah, seperti Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyikapi polemik ini dengan santai, menyatakan tidak terlalu mempersoalkan tindakan Bobby. Ia menegaskan akan memantau perkembangan di lapangan dan menyampaikan, 'Kita wanti-wanti juga, meunyo ka dipublo, tablo (kalau sudah dijual, kita beli). Nyo ka gatai, tagaro (kalau sudah gatal, kita garuk).' menurutnya, situasi ini hanyalah 'angin berlalu' dan tidak perlu dipermasalahkan lebih jauh.
