Pemerintah Tubuhkan Standar Teknik dan Pendampingan Pondok Pesantren

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno sepakat ambil langkah pencegahan kejadian pondok pesantren ambruk. Kesepakatan ini diambil setelah insiden di Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo menyebabkan tragedi yang merenggut nyawa dan menimbulkan korban luka. Dua langkah utama disepakati, yakni pesantren tidak boleh membangun tanpa mengikuti standar teknik yang berlaku dan memberikan pendampingan teknis selama proses pembangunan.

Baca juga: KPK Terima Pengembalian Uang dari Biro Travel Haji

Langkah Pencegahan dan Pengawasan Pembangunan Pesantren

Muhaimin menyatakan bahwa pemerintah akan memastikan pembangunan pondok pesantren mengikuti standar teknik yang benar. “Pak Pratikno dan saya sepakat untuk mencari jalan keluar. Pertama, pesantren tidak boleh membangun tanpa standar teknik,” ujarnya. Selain itu, pihaknya akan melakukan pendampingan teknis terhadap pondok pesantren yang sedang membangun, termasuk melibatkan pihak terkait dari kementerian lain yang mengurusi infrastruktur. Menko yang akrab disapa Cak Imin ini juga menegaskan pentingnya melibatkan tenaga ahli teknik dalam proses pembangunan pesantren.

“Gotong royong boleh, tetapi tetap harus ada hitungan ilmunya. Kita tidak boleh lagi membangun tanpa kalkulasi teknik. Itu sangat berisiko,” tegasnya. Pendekatan ini diambil untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali dan memastikan bangunan pondok pesantren didirikan sesuai standar keamanan.

Baca juga: Prabowo Inspektur Upacara HUT TNI ke-80 di Monas

Respons Cepat terhadap Insiden Ambruk dan Penanganan Korban

Insiden pondok pesantren di Sidoarjo terjadi pada Senin, 29 September 2025, sekitar pukul 15.00 WIB. Salah satu bangunan berlantai tiga ambruk saat santri tengah melakukan salat berjemaah. Berdasarkan data terbaru hingga Kamis, 2 Oktober pukul 16.30 WIB, sebanyak 108 dari 140 santri yang terjebak berhasil dievakuasi. Dari jumlah tersebut, 30 orang masih dirawat di rumah sakit, 73 orang sudah diperbolehkan pulang, dan lima meninggal dunia. Sementara itu, 58 korban masih dalam pencarian.

Cak Imin menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah penanganan korban. "Yang paling pokok sekarang adalah memastikan korban di rumah sakit segera ditangani dengan cepat, sementara korban yang masih tertimbun, kita serahkan kepada BNPB untuk segera dievakuasi. Terlebih keluarga juga meminta agar evakuasi dilakukan secepat-cepatnya, apa pun caranya," ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan pendampingan kepada keluarga korban dan secara pribadi menyalurkan bantuan untuk meringankan beban mereka. Penanganan cepat dan koordinasi yang baik menjadi kunci agar tragedi tidak terulang dan korban mendapatkan perawatan maksimal.